Bola Panas Golkar di Tangan Pemerintah dan Ical

PUTUSAN Mahkamah Agung soal keabsahan Musyawarah Nasional Partai Golkar bakal menentukan status gelaran Munas selanjutnya.

Jika pemerintah tak mensahkannya, Munas akan mengakomodasi dua pihak. Jika sebaliknya, Aburizal Bakrie alias Ical akan jadi sosok sentral dan potensial menyingkirkan pihak Agung Laksono. Semuanya kembali kepada Ical.

Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Riau Zainuddin Amali mengakui bahwa Aburizal atau Ical bakal tetap menyelenggarakan Munas sebagaimana yang diperintahkan SK Menkumham terbaru. Permasalahannya adalah putusan MA yang bisa mengubah kepengurusan pelaksananya.

"Seperti yang dibilang Pak JK (Jusuf Kalla, Wapres), bisa (penyelenggaranya DPP Partai Golkar Munas) Riau, bisa Bali. Itu aja. Nah, kembali kepada pemerintah. Pemerintah kalau sudah cukup dengan Riau, ya kita jalan dengan Munas Riau itu, atau kalau Pemerintah berpandangan lain, Munas Bali, ya silahkan," ucap dia, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/3).

Itu tercantum dalam kesepakatan Ical dan Agung Laksono yang disaksikan JK, 18 Desember silam. Bahwa, semua pihak menghormati proses hukum sampai berkekuatan hukum tetap, pihak yang menjadi pemenang merangkul yang kalah dan kepengurusan melibatkan pihak-pihak yang berselisih, serta tidak ada pendirian partai politik baru.

Sementara, putusan MA yang terakhir adalah penolakan kasasi yang diajukan Agung, yang berarti putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Terlepas dari itu, Zainuddin mengaku semuanya kembali kepada Ical dalam menyikapi kemenangan pihaknya di MA. "Kuncinya kan di Pak Ical kalau keinginan mereka seperti itu. Tapi kalau Pak Ical menyampaikan bahwa dia tetap konsisten dengan kesepakatan rekonsiliasi yang sudah dibangun bersama Pak JK dan Pak Agung, enggak ada masalah," aku dia.

Terpisah, Wakil Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Ahmadi Noor Supit menyatakan bahwa pengakuan Pemerintah itu akan menentukan status gelaran. Apakah Munas, atau Munas Luar Biasa (Munaslub).

Konsekuensinya pun berbeda. Jika itu Munas, yang notabene diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar hasil Munas Riau, kedua belah pihak bakal dirangkul dalam kepanitiaan Munas. "Jelas nanti akan ada equal treatment," ucap dia.

Namun kalau yang diselenggarakan adalah Munaslub, DPP Partai Golkar hasil Munas Bali yang akan berkuasa, Ical akan jadi tokoh utama, dan berwenang penuh atas penentuan kepanitiaan. Gelaran ini pun otomatis memberi keuntungan bagi calon-calon yang dekat dengan Ical.

Mengenai putusan Rapimnas Partai Golkar, beberapa waktu lalu, yang memang merekomendasikan Munaslub, Ahmadi mengaku status gelaran itu masih diperdebatkan di tingkat rapat pleno. "Masih bisa diperdebatkan. Ada yang mau Munaslub, ada yang bilang enggak usah," imbuhnya.

Tantowi Yahya, Wakil Sekjen Partai Golkar Munas Riau, menyatakan bahwa kabar penolakan pelaksanaan Munas dari sejumlah Ketua DPD Tingkat I saat acara syukuran putusan MA di rumah Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum partai Golkar hasil Munas Bali, adalah pendapat pribadi. Partai bakal menggunakan keputusan yang sah yang diambil dalam forum resmi.

"Itu pada forum tidak formal. Keputusan harus lewat pleno. Semua kader berhak dan bisa ngomong apa saja. keputusan ada di forum resmi partai. Anggap saja itu suasana hati kader," tandas dia.

Meski sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap, SK Menkumham masih merupakan kunci pengesahan kepengurusan partai. Munas sendiri merupakan forum tertinggi partai yang dilaksanakan lima tahun sekali. Sementara, Munaslub digelar kepengurusan dalam kondisi tertentu saja. (OL-1)