Tokoh Papua Ingatkan soal Desain Rasialisme

TOKOH sepuh Papua, Freddy Numberi, menyebutkan kasus kekerasan terhadap George Floyd, pria kulit hitam asal Minneapolis, Amerika Serikat (AS), berbeda dengan persoalan di Papua. “Itu berbeda, tetapi ada persinggungan bila dikaitkan dengan ketidakadilan, kesejahteraan, dan hak-hak masyarakat Papua jika dibandingkan dengan daerah lain,” ungkap Freddy melalui keterangan tertulis di Jakarta, kemarin.

Dalam sejarah AS, kata mantan Menteri Perhubungan itu, rasialisme tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi didesain untuk kepentingan politik ataupun ekonomi. Dapat dilihat juga di beberapa belahan dunia lain, seperti di Afrika Selatan. Nelson Mandela berjuang melawan perbedaan perlakuan atas dasar ras atau politik warna kulit.

“Nelson Mandela yang sempat menjadi Presiden Afrika Selatan, telah menjadi inspirasi bagi kebangkitan orang-orang yang tertindas. Sejarah kekerasan sudah terjadi berabad-abad lamanya di AS,” katanya.

George Floyd, kata Freddy, ialah pemantik atas nama solidaritas diskriminasi warna kulit, baik di Amerika maupun di dunia. Minneapolis dapat dikatakan menjadi saksi bagaimana rasialisme terus menggerus AS. Unjuk rasa mendapat simpati, baik di AS maupun belahan dunia lainnya.

Kasus George Floyd, kata dia, tentu ikut mendapatkan simpati dari masyarakat Indonesia, khususnya Papua. Namun, pertanyaannya, apakah perlakuan terhadap orang Papua juga tergolong rasialisme di Indonesia? Menurut Freddy, itu merupakan masalah perspektif dan perlakuan yang semena-mena ketika pendekatannya sejak awal ialah represif (kekerasan).

Tokoh muda Papua, Yan Mandenas, menilai pemerintah sudah berupaya menelurkan berbagai kebijakan untuk menyelesaikan masalah ketidakadilan di Papua. Meski begitu, masih harus melakukan langkahlangkah lanjutan.

“Sebagai contoh pengungkapan kasus rasialis yang sempat terjadi pada mahasiswa Papua di Surabaya. Pengadilan harus bisa memutuskan dengan adil,” kata anggota Komisi I DPR dari Partai Gerindra itu.

Menurutnya, tak bisa serta-merta menjadikan kasus tersebut sama dengan kasus yang menimpa George Floyd di AS. Pasalnya, konteksnya berbeda, baik dari aspek politik, ekonomi, maupun sosial-budaya.

“Penyelesaian konflik di Papua akan lebih efektif jika selalu mengedepankan dialog. Langkah itu dilakukan agar tidak menimbulkan aksi provokatif di masyarakat. Kalau terjadi, justru akan merugikan banyak pihak, terutama masyarakat Papua sendiri,” kata Yan.

Supaya persoalan itu tidak berlarut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat Papua aktif berkomunikasi lewat para pemimpin ataupun tokoh Papua di berbagai level, tak terkecuali para wakil rakyat di Senayan. (Cah/Ant/P-3)