Gatot Sebut Uang Ketuk sudah Tradisi

GUBERNUR Sumatra Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho menyebut pemberian uang kepada anggota DPRD Sumatra Utara agar pengesahan APBD tidak terhambat merupakan hal yang biasa.

Gatot mengaku uang yang diistilahkan 'uang ketuk' tersebut telah dilakukan sejak dirinya menjadi Plt Gubernur Sumut pada 2011.

Pemberian itu agar pembahasan tim anggaran pemerintahan daerah (TAPD) yang saat itu diketuai Nurdin Lubis selaku sekda provinsi dengan DPRD berjalan mulus.

Ia mengakui tradisi uang ketuk bernilai Rp10 juta per anggota.

"Di dalam pembahasan APBD ada kesepakatan TAPD dan DPRD yang saya ketahui ada 'uang ketuk', sudah jadi tradisi," ujar Gatot saat bersaksi untuk mantan Wakil Ketua DPRD Sumut Kamaluddin Harahap di Pengadilan Tipikor, Rabu (2/3).

Saat Jaksa KPK Mohamad Nur Azis menanyakan apakah terdapat permintaan uang Rp1,55 miliar dari Kamaludin dan pimpinan anggota DPR melalui Kepala Biro Keuangan Sumut Baharuddin Siagian terkait pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJ) APBD Provinsi Sumut TA 2012, Gatot mengaku tidak mengetahui.

Gatot menyebut pembahasan APBD ia serahkan sepenuhnya kepada TAPD.

Dalam dakwaan Jaksa KPK disebut pada 2015 terdapat pertemuan di ruang kerja Sekretaris DPRD Provinsi Sumut Kamaludin dan pimpinan DPRD lainnya, yakni Muhammad Afan, Chaidir Ritonga, dan Sigit Pramono bertemu dengan Nurdin Lubis selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut, Randiman Tarigan selaku Sekretaris DPRD dan Baharudin.

Saat itu Kamaludin meminta agar Pemprov untuk menyiapkan uang ketuk sebesar Rp1.55 miliar agar pembahasan pertanggung jawaban APBD 2012 lancar.

Gatot mengaku tidak ada pembahasan uang dengan DPRD saat bertemu dengan pimpinan DPRD di Rumah Dinas Gubernur.

Namun, Gatot menduga pertemuan tersebut dianggap TAPD sebagai persetujuan pemberian uang ketuk.

Meski demikian, Gatot mengakui ada permintaan dari DPRD melalui Randiman terkait persetujuan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2014.

Randiman, kata Gatot, saat itu meminta 'uang ketuk' yang diakui berasal dari permintaan anggota DPRD.

Randiman menyebut jika tidak diberikan, anggota DPRD mengancam menyandera pengesahan APBD 2014.