Pakar Menteri Harus Tahu Etika

MENANGGAPI kegaduhan menteri-menteri dalam kabinet kerja Presiden Joko Widodo, pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan semestinya hal tersebut terjadi.

"Dari awal, menteri-menteri harus tahu etika bahwa mereka satu pemerintahan jadi kalau ada perbedaan pendapat jangan di ruang publik silahkan di rapat tertutup kabinet," ungkapnya di Jakarta, Rabu (2/3).

Keributan para menteri yang seharusnya satu kesatuan yang membantu presdien akan membuat presiden sebagai pemimpin tertinggi kena batunya. Presiden akan diminta pertanggungjawaban atas kinerja kabinetnya.

Para menteri diminta menanggapi teguran itu sebagai pembelajaran untuk tidak mengulanginya kembali. "Catatan perlu diberikan ke Rizal Ramli (Menteri Koordinator Kemaritiman) karena dari awal menjabat enggak hanya menantang menteri lain tapi juga wakil presiden," tambah Refly.

Dorongan reshuffle sendiri belum disarankan karena semua bergantung pada keputusan presiden. Pada akhirnya sebagai pembantu presiden, para menteri tidak diperbolehkan berbeda pendapat dan jika terjadi beda pendapat mesti diselesaikan secara internal. (OL-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Widhoroso