Mundur Dari Ibu Kota, Ridwan Kamil Punya Peluang di Jabar

INDONESIA tidak bisa menjadi negara besar apabila semua pemimpinnya selalu berpikiran melesatnya karir politik harus dimulai dengan memimpin ibu kota negara.

Pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya mengungkapkan keputusan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk tidak maju dalam pilkada DKI 2017 bersaing dengan petahana Basuki Tjahja Purnama atau Ahok dinilai merupakan keputusan yang tepat.

"Ketika karir politik itu harus melewati Jakarta saya pikir itu berbahaya. Karena Indonesia bukan hanya Jakarta. Daerah lain tetap butuh pemimpin yang berkualitas. Keputusan Emil (Ridwan Kamil) merupakan keputusan yang tepat," ujar Yunarto, Senin (29/2).

Selain itu, Yunarto melanjutkan keputusan Ridwan Kamil yang memilih untuk tetap menjadi Wali Kota Bandung tetap membuka peluang untuk menjajaki karir politik pada jenjang yang lebih tinggi dibandingkan memaksakan dirinya maju di Pilgub DKI. Karena jika maju pada pilkada DKI yang waktunya setahun lebih awal dari akhir masa jabatannya sebagai wali kota di Bandung, dirinya harus merelakan jabatannya sebagai wali kota hilang.

"Meski tidak maju di DKI, dia (Emil) tetap memiliki peluang untuk jadi gubernur di Jawa Barat yang dimulainya sama dengan akhir masa jabatannya sebagai Wali kota Bandung pada 2018," jelasnya.

Keputusan Ridwan Kamil juga menunjukkan independensi dari seorang kepala daerah yang tidak bisa diintervensi oleh partai politik. Ia tetap menolak meski permintaan itu diajukan Gerindra yang sebelumnya telah mengusung dirinya untuk pilkada Bandung.

Artinya, harus ada pertimbangan rasional yang lebih mengedapankan faktor aspirasi dari bawah ke atas yang berasal dari masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat Bandung dan masyarakat Jakarta sendiri tentunya.

"Dibandingkan dorongan-doronyan dari parpol yang notabene pasti akan lebih menempatkan kepentingan parpol tersebut untuk mendongkrak elektabilitas dibandingkan mendengarkan aspirasi dari masyrakat," tutur Yunarto (OL-2)