Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PEMERINTAH berkomitmen untuk secara cepat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa mencegah laju penyebaran covid-19 dan merespons situasi yang menyertai pandemi.
Di sisi lain, masyarakat juga diminta untuk menjalankan peran mereka, yakni mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan, disiplin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak sampai tidak mudik.
Demikian diungkapkan Juru Bicara Pemerintah terkait Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto di Kantor BNPB, Jakarta, Sabtu (9/5).
"Pemerintah akan memberi kepastian, merespons secara lebih cepat apabila masyarakat bisa mematuhi kebijakan yang sudah ditetapkan. Semua program ini tidak akan bisa berjalan baik kalau tidak disertai dukungan dari seluruh masyarakat," ujar Yurianto.
Terkait pengoperasian kembali transportasi umum, ia mengatakan keputusan itu diambil demi memperlancar distribusi barang dari kota ke daerah maupun sebaliknya.
"Semua pihak harus bisa memberi jaminan atas kelancaran arus logistik," tegasnya.
Selain itu, transportasi umum juga dibutuhkan untuk memfasilitasi kepulangan para pekerja migran Indonesia dari berbagai negara.
Ia pun mengatakan pemerintah pusat akan terus membangun komunikasi yang efektif dan efisien dengan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat agar seluruh regulasi yang diterapkan bisa berjalan dengan maksimal. (OL-8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved