Tes Urine DPR Sebuah Keharusan

BADAN Narkotika Nasional (BNN) akan melakukan tes urine terhadap anggota DPR sebagai upaya untuk memberantas narkoba di seluruh instansi negara. Dukungan pun mengalir dari banyak kalangan.

"Itu sudah ada (rencana pemeriksaan urine ke DPR). Presiden (Joko Widodo) bilang kan nantinya seluruh kementerian wajib melakukan tes urine," kata Kepala BNN Komjen Budi Waseso di sela acara Pemusnahan Barang Bukti dan Kampanye Setop Narkoba di Hiburan Malam di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Jumat (26/2).

Tes urine terhadap anggota DPR perlu dan harus setelah salah satu anggota dewan, yakni Ivan Haz dari Fraksi PPP ditangkap dalam kasus narkoba di Perumahan Kostrad, Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (22/2).

Dalam penggerebekan itu, ditangkap pula 19 personel Kostrad, 5 anggota Polri, dan 8 warga sipil.

Menurut Buwas, sapaan akrab Budi Waseso, peredaran narkoba semakin masif dan telah menyasar seluruh elemen.

Bahkan lini terkuat seperti aparat penegak hukum dan pertahanan pun sudah jebol.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung rencana tes urine secara berkala terhadap anggota DPR untuk mengetahui apakah mereka mengonsumsi barang terlarang.

Semua pihak harus menjadi contoh di tengah upaya pemerintah memerangi narkoba.

"Ya, kita kan dalam rangka memerangi narkoba. Kalau perlu, tes urine saya, siap juga saya," tandasnya.

Wakil Ketua Umum DPR Fadli Zon menyatakan pihaknya membuka diri untuk dites narkoba.

"Namun, ada baiknya dilakukan secara dadakan. Tak cuma DPR, kementerian/lembaga juga mesti membuka diri untuk diperiksa BNN."

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan Partai NasDem telah melakukan tes urine terhadap semua calon anggota DPR dari Partai NasDem jelang pemilu legislatif pada 2014 silam.

"Kami menyambut baik rencana tes urine yang hendak dilakukan," tukasnya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Presiden Jokowi meminta perang terhadap narkoba tak boleh setengah-setengah.

Karena itu, Presiden membentuk satgas khusus antinarkoba yang tengah dirumuskan konsepnya.

Satgas itu terdiri atas sejumlah unsur, seperti Polri, TNI, BNN, serta Bea dan Cukai.

Satgas yang dipimpin BNN itu punya kewenangan besar menindak, termasuk sidak di lembaga pemasyarakatan yang menjadi pusat peredaran narkoba.

Kasus Ivan Haz

Terkait dengan kasus dugaan penggunaan narkoba oleh Ivan Haz, Sekretaris Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan pihaknya sudah mengecek ke Polda Metro Jaya, BNN, dan Bareskrim Polri, tetapi mereka mengaku belum menyelidiki kasus itu.

"Locus-nya, tempat kejadiannya kan di kompleks militer. Barangkali internal TNI akan menyelesaikan itu dulu, menyelidiki anggotanya, dan polisi menunggu pelimpahan."

Fadli Zon pun meminta penegak hukum memproses dengan serius anggota dewan yang terjerat kasus narkoba.

Wakil Ketua MKD Junimart Girsang mengatakan pihaknya masih menanti laporan resmi dari pihak penegak hukum.(Pol/Nov/Kim/X-9)