Ivan Lama tidak Temui Hamzah Haz

SETELAH mantan Ketua DPR Setya Novanto, kini giliran Fanny Safriansyah alias Ivan Haz, anggota DPR yang dinanti penegak hukum untuk diperiksa.

Ivan merupakan salah satu dari sejumlah warga sipil, anggota TNI, dan anggota kepolisian yang tepergok dalam penggeledahan terkait jual-beli narkoba di Perumahan Kostrad, Tanah Kusir, Jakarta, awal pekan ini.

Ivan bukan saja mangkir dari panggilan kepolisian, keberadaannya pun belum terungkap.

Pihak Fraksi PPP yang menjadi induk politikus dari PPP pun tidak bisa berkomunikasi dengan Ivan.

Menurut Sekretaris Fraksi PPP Arsul Sani, Ivan bahkan amat jarang berkomunikasi dengan ayahnya, Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-9 RI.

Hal itu terungkap saat Sekretaris Fraksi PPP Arsul Sani bersama Sekjen DPP PPP M Romahurmuziy, Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi, dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP Suharso Monoarfa, sowan ke kediaman Hamzah.

Selain bermaksud membicarakan masalah islah PPP, Arsul dan kawan-kawan hendak meminta dukungan dari Hamzah agar Ivan bisa bekerja sama dengan baik dalam proses hukum.

"Kebetulan saya bicara empat mata dengan beliau. Pak Hamzah juga bilang, Ivan sudah cukup lama tidak datang ke dia untuk silaturahim," ujar Arsul saat ditemui di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Jumat (26/2).

Sulitnya fraksi berkomunikasi dengan Ivan, menurut Arsul, sudah terjadi setelah kasus dugaan kekerasan terhadap asisten rumah tangga yang menerpa anggota Komisi IV DPR itu.

Kasus itu mencuat pada Oktober tahun lalu.

Selama ini pun Ivan jarang hadir di kompleks parlemen.

Berdasarkan data Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, kehadiran Ivan di sidang-sidang parlemen kurang dari 30%.

"Fraksi sebetulnya sudah mendapat laporan yang bersangkutan amat sangat jarang sekali hadir di rapat-rapat paripurna dan rapat-rapat komisi," ujar Arsul.

Arsul berharap Ivan tidak terus menghindar dan menghadapi kasusnya lewat proses hukum.

Fraksi PPP pun terbuka atas sanksi apa pun yang dijatuhkan pada Ivan.

Di kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon pun meminta penegak hukum memproses dengan serius anggota dewan yang terjerat kasus narkoba.

Tidak hanya itu, partai terkait mesti juga menjatuhkan sanksi kepada kader itu lantaran masalah narkoba sudah darurat.

"Kalau ada yang terlibat di DPR harus diproses secara serius dan dibuktikan. Dalam hal ini harus dilihat perspektif apa, dia korban atau lebih dari itu, pengedar juga. Kalau itu, baru sangat serius," cetusnya.

Sanksi berat

Wakil Ketua MKD DPR Junimart Girsang menyatakan pihaknya masih menanti laporan resmi dari pihak penegak hukum terkait kasus narkoba.

Bila benar Ivan terlibat, sidang MKD bakal menjatuhkan sanksi berat.

"Kalau benar, sanksinya tidak akan ringan lagi. Kan sudah dua (kasus)," tambah Junimart.

Kasus dugaan kekerasan terhadap asisten rumah tangga oleh Ivan kini pun tengah diproses di MKD.

Junimart menyebutkan MKD sudah membentuk tim panel beranggotakan tujuh orang untuk kasus tersebut. (P-1)