Anggaran TNI Bisa Batal Naik

KOMISI I DPR akan mempertimbangkan untuk membatalkan penaikan anggaran TNI.

Hal itu lantaran adanya sejumlah anggota TNI yang terlibat kasus narkoba.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, saat berbincang dengan Media Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

"Awalnya kita komitmen bahwa mengenai hal yang strategis harus didukung, tetapi menyedihkan ketika anggaran kita tingkatkan terus, sementara profesionalitas itu tidak terjaga. Kita akan lihat lagi, anggarannya mau dinaikkan lagi apa tidak," ujar Meutya.

Menurut Meutya, kembali ditemukannya anggota TNI yang menggunakan dan memperjualbelikan narkoba, kali ini bahkan di perumahan khusus TNI, semestinya menjadi catatan dalam penentuan anggaran.

Pihaknya menginginkan TNI menunjukkan profesionalisme terlebih dahulu.

Dalam rapat terbatas, Selasa (23/2), Presiden Joko Widodo mengungkapkan pembangunan alutsista TNI membesar setiap tahun.

Pada 2014 dan 2015, alokasinya berturut-turut mencapai 0,78%-0,89% dari produk domestik bruto.

Kini dana yang dikeluarkan untuk alutsista pada 2016 sebesar 1,1% dari produk domestik bruto.

Selanjutnya, akan ada penaikan anggaran untuk TNI sebesar 1,5% dari produk domestik bruto (PDB) dengan syarat pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai angka di atas 6%.

Angka 1,5% PDB itu setara dengan Rp250 triliun.

"Ini angka yang harus mulai diantisipasi dari sekarang, artinya harus ada sebuah perencanaan yang betul-betul matang, betul-betul detail, betul-betul terinci sehingga anggaran dan uang itu betul-betul dipergunakan dengan baik, tepat guna dan juga terdesain dari awal," ucap Presiden.

Di kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan siap melebarkan pembangunan sistem pertahanan ke luar Pulau Jawa dan Bali.

Pihaknya juga berencana menambahkan pusat pertahanan di Biak, Morotai, Merauke, dan pulau terluar lainnya.

Pelebaran pembangunan itu karena pusat pertahanan udara RI selama ini terlalu jawasentris.