Jalan Menuju Islah Terbuka

MUSYAWARAH Kerja Nasional (Mukernas) IV Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, telah ditutup, Kamis (25/2).

Para peserta sepakat menggelar Muktamar VIII paling lambat April 2016 untuk menghentikan dualisme kepengurusan.

Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy mengutarakan jalan menuju islah akhirnya terbuka.

Apalagi, kubu PPP hasil Muktamar Jakarta mengutus sejumlah perwakilan untuk menghadiri hari terakhir Mukernas IV, di antaranya Wakil Ketua Umum Epyardi Asda dan Ketua DPP Mansyur Kardi.

"Kawan-kawan dari Munas Jakarta yang semula belum hadir, hari ini hadir. Pelan-pelan kita ajak bicara. Saya yakin pada akhirnya (Ketua Umum PPP hasil Munas Jakarta) Djan Faridz rindu bersatu. Soal cara, masih kita ikhtiarkan," kata Romi seusai menutup mukernas, kemarin.

Ia menambahkan, DPP PPP akan mengakomodasi kubu Jakarta dalam kepanitiaan muktamar islah.

Menurutnya, komposisi dan personalia pasti berimbang dan berlandaskan ukhuwah islamiah.

"Sehingga terlaksana muktamar yang demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan," lanjutnya.

Terkait Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang menjadi terpidana kasus korupsi, Mukernas IV sepakat menunjuk Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi sebagai pelaksana tugas ketua umum hingga muktamar tersebut terlaksana.

"Pasal 8 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga PPP menyebutkan wakil ketua umum mewakili ketua umum apabila berhalangan dalam tugas. Saudara Suryadharma Ali sebagai ketua umum sangat nyata tidak aktif dalam kepemimpinan PPP karena sedang menjalani proses hukum," imbuh dia.

Surat Suryadharma
Sementara itu, Epyardi Asda di area mukernas menyampaikan surat dari Suryadharma.

Menurut dia, Suryadharma telah menerima dengan lapang dada keputusan pemerintah mengesahkan kembali kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Bandung 2011.

"Beliau telah merestui muktamar ini serta menerima keputusan pemerintah menghidupkan kembali DPP Muktamar Bandung. Suryadharma juga meminta adanya pembentukan majelis islah yang diisi oleh perwakilan dari kubu Romi dan Djan," ujar Epryardi.

Saat menanggapi permintaan itu, Emron yang telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas ketua umum menyampaikan permintaan pembuatan majelis islah seperti yang diinginkan Suryadharma sulit ditindaklanjuti sebab bukan merupakan keputusan yang disepakati dalam mukernas.

Pandangan senada diungkapkan fungsionaris PPP Arsul Sani.

Menurut Arsul, majelis islah tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

"Permintaan tersebut mustahil untuk dipenuhi," lanjutnya.

Sementara itu, Mansyur Kardi menambahkan, upaya untuk islah memang tidak mudah karena masih ada sekat psikologis dalam komunikasi di antara pengurus PPP.

Ia berharap waktu persiapan muktamar yang singkat bisa dioptimalkan.

"Konflik partai akan membuat kita terbebani sejarah kalau kita tidak punya komitmen kesadaran penuh menyelamatkan partai," ucapnya.

PPP pecah setelah Pemilu Presiden 2014. Kubu Suryadharma mendukung Koalisi Merah Putih, tapi Romi tidak setuju. (P-5)