Presiden Minta Pemberantasan Narkoba Dimasifkan

PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan agar pemberantasan narkoba tidak hanya lebih digencarkan secara masif, namun juga terpada dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, seperti kementerian atau lembaga terkait.

Presiden menginstruksikan agar kementerian/lembaga terkait menghilangkan ego sektoral dan bergerak bersama-sama dalam melakukan pemberantasan karena narkoba merupakan masalah musuh terbesar bangsa.

"Langkah-langkah pemberantasan narkoba harus lebih gencar lagi, lebih berani lagi, lebih gila lagi. Silakukan secara lebih komprehensif dan terpadu," ujar Presiden ketika menggelar rapat terbatas pemberantasan narkoba di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/2).

Pada kesempatan itu, kepala negara meminta sinergitas antara lembaga mulai dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, Kementerian Komunikasi dan Informasi hingga Kementerian Sosial.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya penegakkan hukum terhadap jaringan pengedar narkoba. "Penegakkan hukum harus lebih keras dan tegas lagi kepada jaringan-jaringan yang terlibat. Semua celah penyelundupan yang berkaitan dengan narkoba di pintu-pintu masuk, baik di pelabuhan maupun di bandara maupun di pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada di negara kita,” tegasnya.

Dalam upaya pencegahan, Presiden menekankan pentingnya mengencarkan kampanye kreatif mengenai bahaya narkoba, serta melakukan rehabilitasi korban pencandu secara efektif, sehingga rantai penyalahgunaan narkoba bisa betul-betul terputus. Selain itu, ia meminta pengawasan ketat di Lembaga Pemasyarakatan. Pasalnya, sebanyak 50 peredaran narkoba berasal dari lapas. (OL-1)