Kasus Leopard Diminta Jangan Terulang

ALOKASI dana bagi pembangunan alat utama sistem senjata (alutsista) yang bakal membesar tiap tahunnya jangan sampai membuat adanya pembelian yang serampangan. Kesesuaian senjata dengan geografis Indonesia dan kesesuaian antarmatra jadi acuannya.

Pada 2016, anggaran Kementerian Pertahanan/TNI mencapai 1,1% dari produk domestik bruto (PDB), atau kira-kira Rp180 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, Kemhan harusnya tepat guna dalam membelanjakan uang rakyat itu.

"Pengadaan alutsista tertentu harus benar-benar memperhatikan keadaan geografi di wilayah Indonesia," kata Anggota Komisi I Tubagus Hasanuddin, Rabu (24/2).

Kasus ketidakcocokan alutsista terhadap kondisi medan di Indonesia yang nyata terjadi pada pembelian tank Leopard. Dalam lawatan Komisi I DPR ke lokasi penempatan tank berbobot 63 ton tersebut di Pasuruan, tampak kesulitan dalam hal mobilitas.

Sebab, banyak medan jalan sempit dan kualitas jalan di Indonesia belum mampu menampung bobot tank dengan tekanan gandar (distribusi berat kendaraan pada ban) yang mencapai 60 ton itu. "Sehingga mobilitas untuk latihannya pun sangat terbatas," ucap Hasanuddin.

Buktinya, latihan menembak hanya bisa dilakukan di satu lokasi saja. Arah tembakannya pun cuma ke laut. Bukan sasaran darat, apalagi menembak dengan manuver.

Itu diperparah pula dengan TNI yang saat ini belum memiliki alat angkut berat antarpulau bagi perpindahan operasi tank buatan Jerman tersebut meski melalui laut. "Sehingga tidak mudah mengoperasikannya di luar pulau Jawa."

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam pengadaan alutsista selanjutnya, sambung Hasanuddin, adalah pengintegrasian alutsista ketiga matra (TNI AD, TNI AL, TNI AU). Artinya, pengadaan alutsista satu matra mesti melihat juga kesesuaian fungsinya dengan matra lain. (OL-2)