Pembelian Alutsista Harus Transparan dan Terukur

DALAM lima tahun mendatang, Presiden Joko Widodo menyadari untuk membangun TNI yang profesional dan disegani, harus mampu memenuhi alutsista bagi trimatra secara terpadu. Karena itu, Presiden mengatakan akan ada kenaikan anggaran untuk TNI sebesar 1,5 persen dari PDB dengan syarat pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai angka di atas enam persen. Angka 1,5 persen dari PDB tersebut, berdasarkan hitungan Jokowi, setara dengan Rp 250 triliun.

"Ini sebuah angka yang besar, hitung-hitungan saya tadi kurang lebih bisa mencapai Rp250 triliun. Ini angka yang harus mulai diantisipasi dari sekarang, artinya harus ada sebuah perencanaan yang betul-betul matang, betul-betul detail, betul-betul terinci sehingga anggaran dan uang itu betul-betul dipergunakan dengan baik, tepat guna dan juga terdesain dari awal," ucap Presiden dalam rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Selasa (23/2).

Dalam ratas tersebut, Presiden memberikan sedikit gambaran tentang anggaran TNI, dimana rata-rata rasio belanja militer tahun 2005-2014 sebesar 0,82 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Sebelumnya, rata-rata rasio belanja militer tahun 2000-2004 hanya sebesar 0,78 persen dari PDB. “Sekarang paling tidak 1,1 persen dari PDB kita,” ucap Presiden.

Untuk itu, sebelum ada kenaikan anggaran menjadi 1,5 persen dari PDB, ia menginginkan Panglima TNI membuat perencanaan yang matang terlebih dahulu. "Detil dalam sebuah strategi pembangunan kekuatan kita seperti apa. Ini mungkin yang kita inginkan ke depan," kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan alutsista ini sebenarnya bisa sejalan dengan upaya negara mewujudkan kemandirian pertahanan negara dengan pengembangan industri alat pertahanan dalam negeri. "Agar dilihat mengenai penggunaan produk-produk dalam negeri ini sangat penting sekali," pungkasnya. (OL-2)