Waspadai Politik Uang di Munas Golkar

KETUA DPP Golkar Munas Riau Priyo Budi Santoso mendukung segala upaya untuk mencegah adanya praktik politik uang menjelang pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, yang akan digelar April mendatang. Hal itu diutarakannya menanggapi isu politik uang yang mulai berembus kencang jelang musyawarah nasional (munas) Golkar tersebut.

Priyo mengatakan kondisi akut mengenai politik uang tersebut harus dipangkas karena akan menurunkan citra Golkar. Ia pun mengamini pernyataan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono yang mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi pelaksanaan Munas Golkar.

"Itu karena memang peserta Munas Golkar adalah pejabat negara," ujarnya, Selasa (23/2).

Ia menambahkan dalam munas nanti kelompok masyarakat sipil ataupun pengamat politik perlu diundang. Hal itu dilakukan agar mereka bisa melihat bagaimana suasana pesta demokrasi di Munas Golkar. Ia pun sepakat dengan adanya gagasan yang mengatur untuk mendiskualifikasi calon yang terbukti melakukan politik uang.

Selain itu, ia juga mendukung tidak perlu adanya dukungan tertulis bagi sang calon ketua umum. Dukungan terhadap sang calon cukup dilakukan melalui voting pada hari H nanti. "Saya setuju tidak perlu adanya dukungan tertulis. Dukungan tertulis itu awal mula pemikiran money politic," terangnya.

Sebelumnya, isu mengenai maraknya politik uang diungkap politikus Golkar Nurdin Halid di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (19/2) lalu. Nurdin menilai politik uang merusak Golkar. (OL-2)