Pemulangan Eks Anggota Gafatar Tersendat

HINGGA saat ini, terdapat sekitar 300 warga eks anggota Gafatar asal Sumatra Utara yang masih berada di Asrama Haji Boyolali, Solo. Mereka belum dipulangkan karena terkendala administrasi untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Saat menanggapi kabar itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawarsa mengatakan ia telah mendengar mengenai kabar tersebut. "Jadi bukan pemerintah Sumut tidak mau menggunakan APBD, melainkan harus ada verifikasi ulang untuk penggunaan APBD Sumut oleh Kemendagri," ujar Khofifah.

Ia mengatakan proses verifikasi tersebutlah yang membuat pemulangan terhambat. Namun, saat ini pemerintah Sumut sudah bisa melakukan pemulangan warganya. Proses pemulangan tengah berusaha dilakukan pemprov setempat.

"Kemarin itu memang masih menunggu approval Kemendagri untuk menggunakan APBD. Namun, saat ini sudah final dan warga eks Gafatar sudah bisa segera dijemput," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Utara Hasban Ritonga, ketika dihubungi di Medan kemarin, menyatakan telah mengirimkan sejumlah utusannya dari Badan Kesejahteraan Pembangunan dan Perlindungan Masyarakat dan Politik (Kesbanglinmaspol) Sumut untuk memproses kepulangan sekitar 300 warga eks Gafatar asal Sumut dari Boyolali.

Hasban mengatakan sejak awal Pemprov Sumut menyatakan akan menanggung biaya pemulangan warga asal Sumut itu yang ditengarai sudah tidak memiliki harta benda lagi di Sumut.

"Selain pemprov, pemkab dan pemkot juga ikut membiayai pemulangan mereka. Kita juga mengharapkan pihak kementrian ikut mencari jalan keluarnya," katanya.

Saat ini, masih terdapat 365 eks anggota Gafatar yang ditampung di Asrama Haji Donohudan Boyolali. Mereka antara lain berasal dari Sumatra Utara, Sulawesi, Riau, dan Kalimantan Barat.

Menurut Bupati Boyolali Seno Samudro, sejauh ini Pemerintah Kabupaten Boyolali hanya membantu melakukan pengawasan. Sementara itu, proses pemulangan ditangani langsung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Terkait dengan penanganan esk Gafatar, Seno menegaskan telah meminta perangkat desa untuk melakukan pengawasan. Seno mengakui untuk sementara ini, yang bisa dilakukan pemkab untuk membantu mereka ialah membukakan akses ke dunia kerja.(Pro/PS/FR/P-4)