Wilayah Poso Pusat Kegiatan Teroris

PUSAT teroris Indonesia ada di Poso, Sulawesi Tengah. Hal itu diungkapkan Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu, Minggu (21/2) seusai menghadiri dialog Kebangsaan Bela Negara yang digelar Generasi Muda Indonesia Tionghoa (GEMA INTI) Sulawesi Selatan (Sulsel).

Menurutnya, teroris di Poso, sudah terlalu lama, sudah 17 tahun. "Di Poso itu susah dicari karena medannya susah. Tapi kan polisi sudah turun dengan operasinya di sana," katanya.

Meski demikian, Kementerian Pertahanan pun tetap dan terus melakukan monitoring lokasi yang menjadi titik-titik terorisme seperti di Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, Jawa Tengah yang menjadi tempat transit atau perlintasan, termasuk di Sulawesi, seperti Sulsel yang jadi perlintasan untuk ke Poso yang menjadi pusatnya.

Meski demikian, daerah perlintasan ini tetap harus juga diawasi, karena jika mereka tidak bisa keluar, para teroris bisa saja membuat basis baru di tempat itu. Atau bahkan pindah tempat ke luar negeri menyusun gerakan baru dan yang paling dekat adalah Filiphina.

"Polisi sudah turun karena memang itu menjadi bagiannya untuk menuntaskan terorisme. TNI dan Kementerian Pertahanan tentunya ikut membantu. Bukan hanya bagaiman menumpas, tapi bagaimana upaya menyebarkan paham Pancasila. Tidak ada agama yang mengajarkan bunuh diri dan membunuh orang lain itu masuk surga," urainya.

Terkait kemungkinan TNI yang turun menumpas terorisme yang jadi wilayah kepolisian, Ryamizard menambahkan, itu bisa saja terjadi jika ada putusan politik.

"Teknisnya, TNI bisa masuk harus lewat putusan politik tidak boleh langsung. Yang ada sekarang ini, di Poso pada 2016 ini, ada Operasi Tinombala. Itu yang turun polisi, hanya saja di back up atau dibantu oleh TNI," tambahnya

Mengenai kelompok-kelompok radikal yang ada di Indonesia, Ryamizard enggan menyebutkan, berapa banyak yang telah dideteksi oleh Kementerian Pertahanan. Ia hanya menyebutkan, jika kelompok radikal itu ada yang keras dan ada yang biasa saja. "Pemimpinnya pun berbeda," tegasnya.

Pangdam VII/ Wirabuana Mayjen Agus Surya Bakti menanggapi Sulsel yang menjadi perlintasan, mengatakan harus dilakukan konsep pencegahan dengan menggunakan masyarakat sebagai pagar.

"Masyarakat harus diberi pengertian agar tidak memberi dukungan pada ajaran yang salah, yang mau membunuh kita. Langkah yang dilakukan seperti memberi mereka pemahaman dan melaporkan hal-hal yang mencurigakan dan itukan sudah mulai ada," jelasnya. (OL-2)