Munaslub Golkar Berpotensi Munculkan Konflik Baru

PARTAI Golkar diminta segera menyusun panitia penyelenggara, standing committee (SC), dan organizing committee (OC) untuk menyiapkan musyawarah nasional luar biasa (munaslub). SC juga diminta menyusun tata tertib yang keras melarang politik uang. Setiap kandidat yang terbukti melancarkan politik uang harus didiskualifikasi.

"Dalam tatib harus diatur tegas definisi mengenai uang transport, akomodasi, dan tanda terima kasih. Itu harus didefinisikan sebagai bagian dan suap-menyuap. Siapapun calon yang terbukti melakukan politik uang harus didiskualifikasi," ujar mantan Wakil Ketua MPR RI dari Partai Golkar Hajriyanto Y Tohari dalam diskusi Mau Kemana Golkar?" di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Minggu (21/2).

Hajriyanto mengaku pesimistis munaslub bisa digelar Maret mendatang. Pasalnya, hingga kini susunan panitia penyelenggara, SC dan OC munaslub belum terbentuk. Padahal, banyak isu yang harus segera diselesaikan sebelum Munaslub digelar. Salah satu yang terpenting ialah terkait dualisme kepengurusan di tingkat DPD dan DPD II.

"Jika ini tidak diselesaikan, bukan tidak mungkin akan muncul konflik baru di munaslub nanti. Dan itu mustahil diselesaikan dalam sebulan. Belum lagi persiapan teknis seperti akomodasi dan sebagainya," ujar dia.

Lebih jauh, ia mengatakan, setidaknya ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun kepanitiaan Munaslub. Pertama, susunan kepanitiaan harus demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan.

"Munaslub harus berlangsung demokratis dan kepanitiaannya harus mencerminkan rekonsiliasi di tubuh Golkar. Juga berkeadilan. Adil terhadap hak-hak dan kewajiban masing-masing. Jika trisula baru ini tidak dipenuhi, maka ini hanya akan Munas baru dan tidak mustahil melahirkan perpecahan lagi. Nanti akan jadi dalih pihak-pihak yang kalah," ujarnya. (OL-2)