MKD Segera Cocokan Bukti dengan Bareskrim

DUGAAN pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu terkait pemukulan terhadap staf pribadinya Dita Aditia, telah memasuki proses verifikasi.

Setelah mengumpulkan data dari rumah sakit mata Aini Jakarta tempat Dita dirawat pada Senin (15/2), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI segera berkoordinasi dengan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri untuk mencocokan bukti. Sebab selain proses etik, Masinton juga dilaporkan oleh Dita ke Bareskrim Mabes Polri pada Januari lalu, atas dugaan tidak pidana penganiayaan.

"Senin (22/2), kami akan crosscheck data. Ini kan masih tahap penyelidikan jadi perlu pendalaman," kata Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (18/2).

Koordinasi juga dilakukan untuk mengkonfrontir keterangan dari Kepolisian bahwa pada saat kejadian pemukulan, Dita tidak dalam keadaan mabuk seperti yang dikatakan pihak Masinton. "Belum dapat kami simpulkan. Karena itu perlu koordinasi dengan Bareskrim. Proses di polisi masih kita tunggu, " tambah dia.

Di samping menyambangi Bareskrim, Dasco mengatakan pihaknya berencana mengorek keterangan dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta yang mengadvokasi Dita.

Kasus Masinton telah berproses di MKD selama satu bulan lebih. Hingga saat ini, masih belum ada pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan atau status perkaranya dinaikan ke sidang etik.

Dasco menampik bahwa MKD terlalu lama melakukan verifikasi kasus. Ia mengungkapkan semua dijalankan sesuai prosedur yang ada. "Kami inginkan kasus ini segera selasai ditangani. Kalau aduan di MKD kami proses berdasarkan register perkara, jadi tidak ada istilah memprioritaskan atau mengenyampingkan satu dan lainnya," terang Dasco. (OL-2)