Pemerintah Abaikan Kritik soal Bebas Visa

PEMERINTAH belum akan mengurangi jumlah negara yang masuk kebijakan bebas visa dalam waktu dekat meskipun kebijakan membebaskan visa kepada 174 negara itu menuai kritik dari DPR.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah akan terlebih dahulu melihat efektivitas kebijakan bebas visa yang sudah dicanangkan.

"Ya, kita lihatlah pengalaman selama enam bulan, setahun terakhir, dulu apa akibatnya," ujar Wakil Presiden.

Menurut wakil presiden yang kerap disapa dengan panggilan JK itu, kebijakan bebas visa mempunyai keuntungan dan kerugian.

Di antaranya orang akan lebih mudah datang ke Indonesia untuk melakukan kegiatan bisnis ataupun berwisata.

Ia mencontohkan seperti Malaysia dan Thailand yang memberikan bebas visa hampir ke 100 negara.

Negara-negara tersebut mendapatkan keuntungan dari jumlah wisatawan mancanegara yang mengalami lonjakan signifikan.

Hal itu berhubungan dengan tambahan devisa negara.

Di sisi lain, kemudahan warga negara asing masuk ke Indonesia juga memunculkan risiko masuknya pelaku teror.

Di titik ini perlu dicarikan keseimbangan seperti melakukan peningkatan keamanan dan pemeriksaan yang ketat di keimigrasian.

"Di negara-negara yang ketat saja, Amerika, Australia, itu bisa terjadi. Jadi, memang harus berhati-hati, tapi kita juga ingin membuka lebih luas kunjungan ke indonesia," tuturnya.

Pada Desember tahun lalu negara yang sudah mendapatkan bebas visa ke Indonesia mencapai jumlah 174.

Terkait dengan hal itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly akan meminimalkan penyalahgunaan visa untuk kegiatan di luar pariwisata.

Ia mengungkapkan pengawasan terhadap warga negara yang dinyatakan bebas visa akan lebih ketat dengan bantuan kepolisian.

Sebelumnya anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem Aries Saputra mendesak Menko Polhukam Luhut Pandjaitan untuk mengevaluasi bebas visa bagi 90 negara.

"Jika tetap ingin menerapkan kebijakan bebas visa turis, pemerintah harus memperhatikan faktor keamanan. Saat ini, banyak beredar paspor dan data kependudukan palsu. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah," ujar Supiadin.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Daeng Muhammad malah menuduh pemerintah terlalu gegabah dalam membuat keputusan bebas visa.