Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PANITIA seleksi (Pansel) calon anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2020-2024 mengumumkan 43 nama peserta yang lolos syarat administrasi.
Menurut Ketua Pansel, Suprman Marzuki, sebelumnya ada 98 orang yang mendaftar. Dari angka tersebut, hanya 76 yang melengkapi syarat administrasi.
"Itu yang kita seleksi dan akhirnya lulus, baik yang dari unsur pakar kepolisian maupun unsur tokoh masyarakat," kata Suparman di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Selasa (18/2).
Dari 43 nama, sebanyak 16 orang berasal dari unsur pakar kepolisian, sedangkan sisanya, yakni 26 orang merupakan tokoh masyarakat. Menurut Suparman, mereka selanjutnya akan mengikuti sejumlah rangkaian tes seperti asesmen, wawancara, dan kesehatan.
Nantinya, pansel akan memilih 12 orang yang akan diserahkan langsung ke Presiden.
Baca juga : Kompolnas Pertanyakan Hasil Investigasi Kontras Di Kasus Kendari
"Untuk melengkapi anggota Kompolnas yang jumlahnya sembilan, tapi tiga dari pemerintah, yaitu Menkopolhukam, Mendagri, dan Menkumham, tiga tokoh masyarakat dan tiga kepolisian," imbuh Suparman.
Suparman menegaskan pihaknya tidak mencari job seeker. Calon anggota yang dipilih, lanjutnya, merupakan figur yang memiliki integritas dan komitmen sungguh-sungguh untuk menjadi pembaharuan dari kepolisian.
Hal itu dikarenakan tugas anggota Kompolnas yang sangat strategis, yakni membantu Presiden memilih dan merumuskan kebijakan Kapolri.
Rangkaian seleksi calon anggota Kompolnas akan selsai pada akhir April 2020. Dalam kurun waktu tersebut, Suparman mendorong masyarakat untuk memberikan masukan mengenai calon-calon yang dianggap mumpuni. (OL-7)
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
PAKAR psikologi forensik Reza Indragiri menyebut kasus bunuh diri dikalangan personel kepolisian memiliki tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat sipil.
MASYARAKAT sipil menginginkan agar Presiden Joko Widodo berhenti melakukan cawe-cawe di kontestasi Pilkada 2024 dan agar presiden berhenti melanjutkan praktik nepotisme di pilkada.
Masyarakat diberikan hak untuk mengelola kawasan hutan sebagaimana perizinan yang diberikan kepada swasta.
KOALISI Masyarakat Sipil merespons pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait multifungsi TNI. Mewakili koalisi, Gufron Mabruri menyayangkan komentar tersebut.
Muhammad Farhan, anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem, meyakini bahwa keterlibatan publik akan meningkatkan kecukupan beleid Revisi UU Penyiaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved