Kebijakan Bebas Visa Tuai Kritik

OBRAL fasilitas bebas visa mendapat sorotan tajam dari politisi senayan saat rapat kerja gabungan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Jangan karena mengejar devisa dari sektor pariwisata, pemerintah mengabaikan faktor keamanan.

Supiadin Aries Saputra, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, mendesak Menko Polhukam Luhut Pandjaitan selaku perwakilan pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa bagi 90 negara secara mendalam.

“Jika tetap ingin menerapkan kebijakan bebas visa turis, pemerintah harus memperhatikan faktor keamanan. Saat ini, banyak beredar paspor dan data kependudukan palsu. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah,” ujar Supiadin.

Hadir dalam rapat itu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menpan dan Rebiro Yuddy Chrisnandi, Jaksa Agung M Prasetyo, Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie, dan perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Supiadin menambahkan pemerintah harus melihat tiga aspek, yakni resiprokal kesetaraan, saling menghormati, dan bekerja sama yang menguntungkan dengan luar negeri. Jika tidak terpenuhi, pemerintah jangan segan-segan menghentikan kebijakan tersebut.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Daeng Muhammad malah menuduh pemerintah terlalu gegabah dalam membuat keputusan bebas visa. Ia secara tegas menolak usulan tersebut dan meminta pihak eksekutif berkonsultasi dengan parlemen.

“Pemerintah harus berdiskusi dahulu. Ja-ngan gegabah. Banyak juga negara kok yang tidak memberikan kebijakan bebas visa,” kata Daeng.

Anggota Komisi I dari PDI Perjuangan Effendi Simbolon menyoroti potensi kelompok radikal dan terorisme yang masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan kemudahan kebijakan bebas visa. “Selain itu, perlu adanya pengaturan batas waktu pemberian bebas visa,” imbuh dia.

Tetap dilanjutkan
Dalam menanggapi desakan parlemen, Luhut mengatakan pemerintah tidak asal membuat kebijakan. Menurut dia, pihaknya sudah melakukan kajian mendalam sebelum akhirnya memutuskan mengeluarkan aturan bebas visa bagi 90 negara.

“Pengambilan keputusan bebas visa cukup panjang, tidak hanya didasarkan pertimbangan ekonomi. Kami memang berharap devisa meningkat, tapi kami sangat mewaspadai masalah keamanan. Persiapan sudah kami lakukan,” ujar dia.

Ia menambahkan visa turis hanya diberikan dalam jangka waktu 30 hari. Negara Timur Tengah yang terindikasi menjadi tempat berkembangnya paham radikalisme dan terorisme tidak dapat menikmati kebijakan bebas visa.

“Ada beberapa negara yang tidak kita beri karena dari laporan intelijen akan membawa masuk teroris dan narkoba seperti Irak dan Afghanistan. Biarkan dahulu kebijakan ini berjalan setahun lagi,” lanjutnya.

Sementara itu, Sompie mengutarakan pemberlakukan kebijakan bebas visa berdampak pada kenaikan kunjungan turis mancanegara ke Indonesia. “Sejak September hingga Desember 2015, ada kenaikan sekitar 19,88% atau sekitar 161 ribu kunjungan ke Indonesia,” ucap dia.

Menurutnya, imigrasi telah membentuk tim pengawasan orang asing yang tersebar di 33 wilayah kantor imigrasi. Tim dibentuk mulai provinsi hingga ke desa. “Kami menganalisis ancaman dengan memperketat pengawasan orang asing,” ujar dia. (*/P-5)

indriyani@mediaindonesia.com