Menkum dan HAM Tolak Usul Mbah Moen

PERMINTAAN Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan KH Maimun Zubair (Mbah Moen) agar pemerintah ikut menyelesaikan konflik PPP harus ditahan dulu. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan pemerintah lebih mengedepankan islah.

“Masih perlu waktu untuk mencari kesepahaman antara kedua pihak (kubu Djan Faridz dan M Romahurmuziy),” ujar Yasonna kepada Media Indonesia di Jakarta, Senin (15/2/2016).

Sebelumnya, Mbah Moen menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (12/2) lalu. Ia ingin pemerintah membantu menghentikan dualisme kepengurusan yang telah mendera partai berlambang kakbah itu selama satu tahun lebih.

Meski tidak akan mengintervensi, Yasonna mengaku tetap akan memantau perkembangan islah dan tidak menutup kemungkinan akan mengambil keputusan jika islah menemui kebuntuan. “Iya, nanti kita lihat bagaimana (islah),” tukasnya.

Sementara itu, Romahurmuziy, optimistis pemerintah tidak akan tebang pilih dalam menyelesaikan konflik yang ada di tubuh partai politik. Ia becermin pada dualisme kepengurusan Partai Golkar antara Kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

“(Pemerintah pasti akan membantu), tunggu saja tanggal mainnya. Semua pembicaraan kan masih akan berjalan,” ucap dia.

Romy menambahkan, pembicaraan islah akan lebih mudah jika pemerintah menjelaskan DPP PPP yang sah. Saat ini, imbuh Romy, semua kubu masih kukuh pada cara islah masing-masing.

Ia menjelaskan, saat ini terdapat delapan cara islah yang berkembang. Cara yang diusulkan kubunya ialah melalui muktamar dengan peserta DPW dan DPC eks Muswil dan Muscab 2015.

Usulan lain ialah kocok ulang formatur PPP Jakarta tanpa melalui muktamar, dan pengesahan PPP Jakarta dengan modifikasi ketum, waketum, dan sekjen, yang disahkan hanya 2 bulan sebagai syarat penyelenggaran muktamar.

“Usul jalan tengah ialah putusan mahkamah partai, muktamar dengan peserta DPW dan DPC eks Muktamar Bandung. Jadi, DPW dan DPC turunan PPP Jakarta dan PPP Surabaya dianulir,” jelasnya.

Sekjen PPP Muktamar Jakarta Dimyati Natakusumah menyatakan tidak masalah dengan skema islah dengan mengesahkan PPP Jakarta untuk sementara sebelum muktamar islah dilakukan. “Yang penting disahkan dahulu,” ujarnya. (Nyu/P-5)