Pemerintah Minta UNDP Hentikan Dana untuk LGBT

ISU orientasi seksual lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Sehubungan dengan ini, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan adalah salah bila LGBT menjadi gerakan untuk mempengaruhi orang lain.

"Kalau masalah pribadi kan kita akui banyak terjadi. Itu adalah salah kalau menjadi suatu gerakan untuk mempengaruhi orang lain. Apalagi ingin meresmikan semacam kawin (sesama jenis) itu. Tetap kita harus berdasarkan kepada moral, budaya dan keagamaan," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/2).

Menurutnya hukum di Indonesia cenderung toleran terhadap LGBT, berbeda dengan negara-negara lainnya. Ia mencontohkan seperti di Malaysia dengan kasus yang menimpa mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Mahatir Muhammad yang diduga melakukan sodomi dan diberi hukuman kurungan penjara. Walau banyak pihak menilai, tudingan itu sangat politis.

"Kita masih lumayan. Kalau di Malaysia yang berbuat sodomi, gay itu bisa masuk penjara. Di Indonesia kan belum ada kasus itu," paparnya.

Lebih lanjut ujar Kalla, pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mengundang perwakilan United Nation Development Programme (UNDP) di Indonesia terkait dugaan adanya dana dari UNDP senilai Rp107,8 miliar untuk program LGBT di Indonesia.

"UNDP disini mengatakan tidak tahu itu dan tidak mengikuti proyek itu," imbuhnya.

Bantuan untuk mendanai kegiatan LGBT di Indonesia itu, menurutnya, juga tidak mungkin masuk melalui jalur resmi yang disetujui pemerintah.

Ia menduga kalaupun ada, dana tersebut kemungkinan masuk melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pemerintah belum menelusuri lebih lanjut soal kemungkinan masuknya dana melalui LSM. Namun pemerintah Indonesia sudah menyampaikan ke pihak UNDP, untuk menghentikan program bantuan tersebut jika benar-benar ada.

"Secara formal tidak, mungkin lewat NGO. Begitu keterangan dari UNDP. Oleh karena itu diminta secara organisasi untuk memberitahukan ke Thailand supaya jangan melaksanakan itu. Hentikan itu program yang menurut kabarnya itu termasuk indonesia," pungkasnya.

Seperti diketahui, UNDP dilaporkan telah menganggarkan dana sebesar 8 juta dolar AS (sekitar Rp108 miliar) untuk mendukung komunitas LGBT di Indonesia. UNDP juga menjalin kemitraan regional dengan Kedutaan Swedia di Bangkok, Thailand, dan USAID.

Dana itu dikeluarkan untuk fokus ke empat negara, yaitu Indonesia, Cina, Filipina, dan Thailand. Dalam situs resminya, UNDP menerangkan, program tersebut terselenggara berkat kolaborasi dengan masyarakat sipil yang melibatkan institusi-institusi nasional dan regional untuk memajukan hukum dan kebijakan protektif. Program tersebut juga untuk memberdayakan masyarakat sipil, khususnya komunitas LGBT.

Program itu, diakui UNDP, berlangsung dari Desember 2014 hingga September 2017 mendatang. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari proyek kemitraan regional, salah satunya mendukung kaum LGBT untuk mengetahui hak-hak mereka dan mendapatkan akses ke pengadilan guna melapor pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi.

Proyek dukungan LGBT ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan organisasi-organisasi LGBT di Indonesia untuk secara efektif memobilisasi, menyokong, dan berkontribusi dalam dialog-dialog kebijakan dan aktivitas pemberdayaan komunitas LGBT. (OL-1)