Dua Kubu PPP Minta Ketegasan Presiden

SETELAH Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair yang biasa disapa Mbah Moen bertemu Presiden Jokowi untuk meminta pemeritah turun tangan menyelesaikan konflik, kini kedua kubu yang sedang bersitegang, PPP hasil Muktamar Surabaya yang dipimpin Romahurmuziy dan PPP hasil Muktamar Jakarta dengan Ketua Umum Djan Faridz, sama-sama meminta ketegasan pemerintah untuk penyelesaian konflik.

Romy mengatakan, pemerintah yang sebelumnya mampu menyelesaikan konfik di tubuh Golkar seharusnya juga melakukan hal yang sama kepada PPP. Romy meminta pemerintah tidak diskriminatif dengan hanya menyelesaikan masalah di Golkar, namun membiarkan PPP berusaha sendiri menuntaskan perselisihan. Menurutnya, jika kebijakan pemerintah yang turun langsung dalam kisruh Golkar dengan melibatkan Wapres Jusuf Kalla untuk menggelar munas, maka hal serupa diharapkan juga dilakukan kepada PPP melalui muktamar.

“Kebijakan itu tidak boleh diskriminatif, ini kan mudah. Perkara PPP dan Golkar dari awal sama, jadi penyelesaiannya pun mesti sama, kalau Golkar lewat munas, kalau PPP melalui muktamar,” ujar Romy kepada Media Indonesia, Minggu (14/2)

Terkait penilaian Sekjen PPP Muktamar Jakarta Dimyati Natakusumah yang menganggap kehadiran Mbah Moen untuk meminta pemerintah mengesahkan kubunya, menurut Romy mengada-ada. Menurut Romy, Mbah Moen jelas berharap pemerintah intervensi.

“Mbah Moen jelas meminta intervensi pemerintah untuk menyelesaikan PPP,” tukasnya.

Romy mengaku sudah mengagendakan pertemuan dengan Djan Faridz dalam waktu dekat. Dalam pertemuan itu kedua kubu akan duduk bersama mencari formula penyelesaian masalah salah satunya melalui muktamar islah. Romy menegaskan jika kepanitiaan pada muktamar islah yang akan diselenggarakan pada April mendatang juga mengakomodasi PPP kubu Jakarta yang dipimpin Djan Faridz. Keputusan tersebut merupakan hasil Silatnas yang digelar 5-7 Februari lalu sesuai tindak lanjut putusan Mahkamah Partai pada 11 Januari 2016.

“Kepanitiaan harus melibatkan kedua pihak. Dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berbeda pendapat namun sama-sama berada dalam kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII Bandung,” ujar Romy

Senada, Sekjen PPP kubu Jakarta Dimyati Natakusumah menilai langkah Mbah Moen untuk menemui Presiden Jokowi sebagai langkah tepat. Ia berharap Presiden mengambil langkah tegas terkait PPP. Namun Dimyati berpandangan kedatangan Mbah Moen bukan membicarakan muktamar islah melainkan meminta Presiden untuk mengesahkan kubunya. Ia menilai kepengurusan hasil Muktamar Jakarta yang akan mendapat pengesahan seperti putusan MA

“Tapi Menkumham tidak ngin mengesahkan karena alasan politis, Presiden harus tegas,” tukasnya.

Secara prinsip, Dimyati tidak menolak konsep Muktamar islah untuk mempersatukan kader partai berlambang Ka’bah itu, namun ia meminta Menkumham untuk lebih dulu mengesahkan PPP Muktamar Jakarta untuk kemudian menyelenggarakan muktamar islah.

“Sahkan dulu PPP Muktamar Jakarta, lalu kita mengakomodir kubu Romy dan setelah itu kalau mau Muktamar islah tidak apa-apa dipercepat,” ungkapnya.

Sementara itu Pengamat Politik Universitas Paramadina Toto Sugiarto berpandangan penyelesaian masalah yang terjadi di Golkar dan PPP tidak akan sama, pasalnya dalam kasus Golkar masih ada tokoh senior yang dianggap oleh kedua kubu terutama Wapres Jusuf Kalla yang juga kader Golkat, namun Toto menilai nyaris tidak ada sosok PPP seperti itu di dalam pemerintahan kali ini.

“Apa yang terjadi pada Golkar berbeda, itu ada peran pak JK yang bisa diterima kedua pihak, di PPP itu faksinya jauh lebih kentara dan itu tidak bisa diterima kedua pihak,” tukasnya.

Untuk itu, kata Toto, perlu adanya tim transisi yang diisi tokoh senior PPP namun bisa diterima oleh kedua kubu.

“Tim transisi nantinya menggerakkan untuk berunding, dan mengurangi ego masing-masing kubu.” (X-2)