Dicari Ketua Umum Pemersatu Puing-Puing Faksi Golkar

KOMUNIKASI yang sudah dijalin sejumlah calon ketua umum belum membuat para pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar tergesa-gesa menentukan pilihan. Mereka masih ingin melihat pilihan yang terbaik. Kriteria utamanya, mampu mempersatukan partai, direstui pemerintah, dan tak memiliki rekam jejak kotroversial.

"Tentunya kita lihat juga dengan banyaknya calon ini di media. Namun, belum tahu juga (soal pilihan). Kami ingin lihat juga, (visi) ke depannya gimana. Yang terpenting itu bisa menyatukan partai. Juga, direstui pemerintah," ungkap Achmad Rudiyani, Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Banjarmasin, seusai agenda silaturahmi dan konsolidasi bertajuk Mahyudin untuk Semua, di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (12/2) malam.

Kriteria calon ketua umum ideal versinya itu didasarkan atas pengalaman masa lalu Golkar. Banyaknya faksi di beringin membutuhkan pemersatu. Selain tentunya, adanya hubungan baik sang calon dengan pemerintah. Itu penting demi mempermudah proses pengesahan kepengurusan DPP dari Kemenkum dan HAM.

Sekretaris DPD II Banjarmasin Aulia Ramadhan Supit menekankan pentingnya kehadiran sosok pemersatu di partai yang sudah terpecah belah itu. Sejauh ini, calon yang sudah berkomunikasi dengan pihaknya baru Mahyudin dan Ade Komarudin. Ia menambahkan, kriteria muda dan gesit dibutuhkan dalam upaya menyatukan serpihan-serpihan faksi itu.

"Track record-nya harus bagus, bukan public enemy," imbuhnya, tanpa menyebut contoh sosok kader tertentu.

Sarwani, Ketua DPD II Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, mengakui kehadirannya dalam acara konsolidasi maupun sekadar komunikasi dengan salah satu calon ketua umum tak berarti keberpihakan. Meski Mahyudin putra asli Kalimantan, ia tak serta merta menjadikan itu pertimbangan lantaran belum tahu betul sosoknya.

"Saya pengen ketahui dulu saja. Kami di daerah paling tidak (kriterianya) yang bisa membawa golkar lebih baik. Belum terlalu kenal juga dengan yang saat ini," ucap dia.

Menurut Aulia dan Sarwani, suara DPD tingkat II pada prinsipnya bakal mendengar dulu arahan dari DPD tingkat I. "Tapi tak menutup kemungkinan beda suara dengan DPD I. Kita hanya meminta pertimbangan saja. Politik kan dinamis," kata Aulia, yang merupakan keponakan dari Ahmadi Noor Supit, Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar.

Pada kesempatan yang sama, Abdul Razak, Ketua DPD I Kalimantan Tengah, mengaku masih dalam tahap "mendukung" pencalonan Mahyudin sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Terlebih, sosok Wakil Ketua MPR itu merupakan putra daerah Kalimantan.

"Mudah-mudahan bisa penuhi (syarat-syarat pencalonan) di AD/ART," ucap dia.

Berbeda suara dengan kolega lainnya, Ketua DPD I Kalimantan Utara Arsyad Thalib mengaku sudah menjatuhkan pilihan pada Mahyudin. Masih banyaknya persoalan di Borneo membuat pentingnya perwakilan putra Kalimantan yang memiliki posisi tawar tinggi di jajaran petinggi politik di Jakarta.

"Gejolak politik Golkar sementara sudah reda, tapi belum selesai. Di munaslub, mudah-mudahan kita perjuangkan. Kalaupun tidak (berhasil), ya bisa di DPP (Partai Golkar). Tapi mudah-mudahan jadi ketum," ujar dia.

Mahyudin mengaku bahwa dirinya tidak mengedepankan politik primordial dengan memulakan daerah Kalimantan dalam upaya konsolidasinya. Ketua DPP Partai Golkar Munas Riau Bidang Organisasi dan Daerah itu juga menyebut dirinya mendasarkan pada hasil positif di pilkada serentak di Kalimantan tahun lalu yang menuai banyak kesuksesan meski partai sedang terpecah.

"Ini isyarat Kalimantan bangkit. Tidak mustahil orang Kalimantan jadi ketua umum. Kita harus pandai-pandai membaca tanda-tanda zaman. Makanya saya confident untuk mencalonakan diri menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada munas yang akan datang," jelas Mahyudin.

Soal kriteria pemersatu, ia yakin hal itu ada pada dirinya. Sebab, selama ini ia bisa berdiri di posisi yang berpegang pada aturan partai dan perundangan. Bukan pada keberpihakan terhadap sosok tertentu. "Makanya saya pilih tema konsolidasi ini Mahyudin untuk Semua. Karena Mahyudin bukan untuk satu kelompok, satu kepentingan saja," tandas dia.

Partai Beringin diketahui terpecah sejak digelarnya dua munas, Munas Bali dan Munas Ancol, dalam waktu berdekatan, dengan dua ketua umum dan kepengurusan yang berbeda. SK pengesahan dari Menkum dan HAM soal kubu kepengurusan pun maju-mundur seiring dukungan kepada kubu tertentu serta munculnya vonis hakim PTUN, PTTUN, dan pengadilan negeri.

Mahyudin sendiri kemungkinan bakal menantang calon kuat seperti Ade Komarudin, Setya Novanto, yang bermasalah dalam kasus "papa minta saham", Idrus Marham, dan Aziz Syamsuddin. Namun, nama-nama itu belum mendeklarasikan diri secara resmi sebagai calon ketum. (X-2)