Jokowi Harus Tegaskan Sikap Soal Revisi KPK

PRESIDEN Joko Widodo harus tegas mengungkapkan sikap soal rencana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu ditegaskan peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Lalola Easter.

Menurutnya, jika menolak revisi, Jokowi menegaskan sikapnya itu dengan menarik dari pembahasan nantinya setelah draf UU KPK itu masuk proses pembahasan. Pasalnya tidak ada alasan selain menolak inisiatif DPR tersebut.

"Presiden harus tegas jangan hanya menyatakan menolak, nantinya itu dengan tidak ikut membahas UU tersebut," tegasnya, Kamis (11/2).

Direktur Eksekutif Transparency International Indonesia, Natalia Soebagjo mengatakan tidak ada UU yang antirevisi, tetapi harus lihat konteksnya untuk proses revisi lebih dulu. Untuk itu, UU KPK belum waktunya direvisi terutama sekarang konteks politik begitu tidak mencerminkan semangat antikorupsi yang tinggi.

"Kami bukannya melawan revisi tapi hanya melawan revisi UU KPK yang seperti yang telah diajukan oleh politisi yang pada saat ini kredibilitasnya sangat rendah. Bahkan kami berpendapat apabila ini terus didorong sampai terjadi, ini kami kawatir ini akan semakin menjatuhkan kredibilitas lembaga DPR itu sendiri," tegasnya.

Ia mengatakan, dari sudut mana revisi harus dilakukan terhadap UU KPK apabila dilihat dari kepentingan bangsa yang ingin perangi korupsi. "Jadi kami melihat upaya DPR ini justru bertentangan dengan apa yang diinginkan Bapak Presiden yang tidak ingin revisi yang melemahkan KPK. Maka sebagai anggota masyarakat yang peduli pada nasib bangsa ini sudah saatnya suarakan pendapat beri masukan yang konstruktif kepada pemerintah dan DPR mengenai mengapa kita ambil sikap ini," tukasnya. (OL-2)