Kegagalan Otsus Papua Rugikan Negara dan Rakyat Papua

KURANG optimalnya dan kegagalan implementasi Otsus Papua menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat Papua. Dana besar yang dikucurkan pemerintah dinilai tidak mendatangkan perubahan mendasar di tanah Papua.

Hal itu diungkapkan Anggota Komite I DPD RI Nono Sampono dalam rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Koordinator Politik Hukam dan HAM (Menko Polhukam) dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) mengenai Implementasi Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua

"Secara jelas kita dapat melihat kegagalan dan kurang optimalnya pelaksanaan Otsus Papua tidak hanya membawa kerugian bagi negara, namun kerugian bagi masyarakat Papua secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum. Sudah sekitar Rp52 triliun dana Otsus Papua dikucurkan pemerintah pusat namun tidak membawa perubahan mendasar baik di bidang sumber daya manusia maupun infrastruktur di Papua.” jelas Nono Sampono.

Menurut senator asal Maluku itu, bahwa lahirnya kebijakan Otsus Papua disebabkan munculnya gerakan-gerakan separatis untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat yang menyebabkan Papua terbelakang baik dari infrastruktur maupun SDM, tingkat kemiskinan tinggi. Padahal di Papua kekayaan alam cukup melimpah seperti di sektor pertambangan.

"Lahirnya Otsus Papua disebabkan ada persoalan di Papua akan tetapi dalam implementasinya Otsus Papua jauh dari harapan. Dana yang sekian banyak dikucurkan tidak tepat guna dan tepat sasaran. Padahal tidak hanya Papua yang masih terbelakang dan miskin, namun masih banyak daerah lain yang membutuhkan bantuan, tetapi legowo saja. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat sangat diperlukan.” tegas mantan Komandan Korps Marinir tersebut.

Ketua Kaukus Indonesia Timur DPD RI ini juga mengusulkan tiga hal untuk mendorong dan mendukung agar implementasi Otsus Papua bisa berjalan secara baik. Pertama membangun sistem yang bisa mengawasi agar implementasi otsus Papua tepat guna dan tepat sasaran. Kedua pendekatan kebudayan dan pendidikan dengan menambah perguruan tinggi atau universitas di Sorong atau tambahan DOB Provinsi. Ketiga membangun kantor pemerintah pusat di Indonesia Timur.

"Tiga hal itu perlu diperhatikan agar otsus Papua bisa berjalan dengan baik. Bangun sistem yang bisa mengawasi agar implementasi Otsus Papua agar tepat guna dan tepat sasaran, melalui pendekatan budaya dan pendidikan. Bisa saja dengan mendirikan universitas, adanya DOB Provinsi dan membangun kantor pemerintah pusat di Indonesia Timur dalam rangka mempermudah rentang kendali pemerintahan dan pengawasan serta percepatan dan pemerataan pembangunan”, pungkas Nono. (RO/OL-2)