Agus, Idrus, dan Priyo Bersaing Ketat Jadi Ketua Umum Golkar

BURSA calon Ketua Umum Golkar diprediksi akan mengerucut menjadi tiga orang.

Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran dasar (AD/ART) partai, calon ketua umum harus didukung minimal 30% oleh pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) I dan DPD tingkat II.

Menurut Ketua Umum DPP Musyawarah Kekeluargaan dan Gotong Royong (MKGR) Roem Kono, setidaknya muncul calon yang mengerucut menjadi tiga orang pada saat musyawarah nasional (munas) nanti.

Namun, syarat itu dapat saja berubah bergantung pada dinamika pada saat munas.

Saat ini masih sulit diprediksi siapa calon potensial yang dapat berkontes hingga putaran akhir.

Roem mengungkapkan dari MKGR muncul sejumlah nama mencalonkan diri sebagai ketua umum walaupun belum dideklarasikan secara terbuka.

Mereka ialah Agus Gumiwang, Idrus Marham, dan Priyo Budi Santoso.

Di luar itu, ada Ketua Kosgoro Aziz Syamsuddin, Setya Novanto, Nurdin Halid, Airlangga Hertanto, dan Syahrul Yasin Limpo.

Ketua DPR Ade Komarudin yang juga Ketua SOKSI disebut-sebut juga punya peluang kuat.

Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo sebagai unsur tim sukses Ade mengakui sejumlah senior Golkar turut memberi dukungan pada Ade seperti Siti Hediati Hariyadi, atau biasa dipanggil Titiek Soeharto.

Apalagi, Ade ialah satu-satunya calon dari SOKSI--salah satu sayap ormas Partai Golkar.

Berbeda dengan calon yang berasal dari sayap ormas Kosgoro, Bambang berpendapat ada perpecahan suara di antaranya untuk Aziz Syamsuddin, Idrus Mahram, dan Setya Novanto.

"Siapa pun yang terpilih sebagai ketua umum harus bisa membuat Golkar bersatu," kata Ade.

Ade juga mendengar ada banyak aspirasi yang memintanya maju.

Namun, dirinya akan salat istikharah dan berdoa sekaligus meminta izin kepada orangtuanya dulu.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono menyebut ada tujuh calon dari Kosgoro, yaitu Airlangga Hartanto, Setya Novanto, Syahril Limpo, Fadel Muhammad, Zainudin Amali, Gusti Iskandar, dan Idrus Marham.

Ketua DPP Golkar Firman Soebagyo menilai Ketua Umum Golkar sebaiknya sosok yang dekat dengan pemerintah.

Jika berkaca pada pengalaman Golkar, menjadi partai oposisi saat di bawah pimpinan Aburizal Bakrie justru menyulitkan Golkar.

"Kita tahu Munas Bali 2014, walaupun legal, sulit mendapatkan pengesahan. Kita perlu berlajar dari itu."