Ditinggal Anggota Koalisi, Gerindra tidak Masalah Sendirian

PARTAI Gerindra menjadi satu-satunya partai yang tetap menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Partai politik yang dahulu bersama-sama dalam Koalisi Merah Putih (KMP) tidak lagi mengambil sikap yang sama dengan Gerindra.

Politikus Gerindra Supratman Andi Agtas mengatakan Gerindra tidak risau dengan hal itu.

Menurut Andi, pihaknya tetap menghormati sikap politik yang diambil partai lain.

"Itu pilihan yang harus kita hargai dari setiap partai politik," ujar Andi di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Meski harus berjuang sendirian, Andi menyatakan partainya tidak gentar dan pantang mundur.

"Bagi Gerindra, sendiri tidak ada masalah. Kita akan tetap berjuang atas nama rakyat Indonesia," ujar Andi yang juga

Ketua Badan Legislatif DPR itu.

Lebih jauh ia mengutarakan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto secara terang-benderang menunjukkan sikap senang karena seluruh kader tetap tegar sekalipun Gerindra telah ditinggalkan rekan-rekan KMP yang ikut mengusungnya saat Pemilu Presiden 2014.

Hal itu, lanjut Andi, diungkapkan saat Gerindra merayakan hari jadi kedelapan yang dipusatkan di Kantor DPP di Jalan Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (6/2) lalu.

Andi menambahkan, Gerindra tidak akan tergoda untuk ikut dalam koalisi pemerintah.

Ia menegaskan Gerindra bakal menjadi partai oposisi yang memberikan kritik membangun kepada pemerintah.

"Tentunya program pemerintah sesuai dengan suara publik, pasti kita tetap dukung. Kita oposisi kritis, tapi tidak pada posisi membabi buta," tutup dia.

Sahabat pemerintah
Ketua DPP Golkar Firman Soebagyo mengatakan partai beringin hijau sejak awal memang tidak berada dalam posisi oposan murni dan bersikap asal menyalahkan pemerintah.

Hal itu bahkan sudah ditunjukkan saat masih berada di KMP.

Menurut Firman, sebelum bergabung dalam partai pendukung pemerintah, Golkar menjalankan fungsi penyeimbang yang konstruktif dan objektif.

Fungsi itu, lanjutnya, akan semakin jelas ditunjukkan setelah bergabung dengan pemerintah.

"Sebagai sahabat yang baik, Golkar harus mampu memberi koreksi ketika langkah yang dilakukan pemerintah salah. Bukan malah ditinggal lari," kata Firman di Jakarta, kemarin.

Ia menambahkan, sikap tidak asal menyalahkan pemerintah sudah diberikan Golkar ketika pembahasan APBN.

"Implementasi sudah dijalankan oleh Golkar ketika memberi dukungan terhadap APBN. Penaikan harga BBM kita memberikan tanggapan positif," ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti mengutarakan penyebab rontoknya KMP karena elite partai malah menggunakan posisi mereka sebagai daya tawar kepada pemerintah.

Ray menegaskan koalisi gemuk justru akan berbahaya buat jalannya roda pemerintahan.

"Itu juga bahaya. Anda bisa lihat ada beberapa persoalan bangsa yang lewat tanpa kritik," ujar Ray.

Ia mengutarakan pemerintah membutuhkan mitra oposisional yang baik tanpa harus ikut bergabung apalagi sampai meminta jatah menteri.

"Mitra oposisional yang baik mendukung apabila pemerintah sudah berada pada jalan yang benar dan mengkritik apabila ada kebijakan yang dinilai tidak memihak pada rakyat," tukasnya. (P-5)