Partai Hanura Bergelut dalam Dualisme Kepemimpinan

KONFLIK internal yang membuat Partai Hanura terbelah hingga gagal meraih tiket ke Senayan dalam Pemilu 2019 berlanjut. Meski begitu, dualisme kepemimpinan di tubuh partai itu diyakini tidak menghambat upaya meraup suara di Pilkada Serentak 2020.

Setidaknya demikian bagi kubu Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO). Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir yang berada di barisan OSO mengatakan Hanura akan menyiapkan kader di setiap daerah yang memiliki potensi besar.

“Kami sudah menghitung itu, bagaimana ada kursi sekitar 20% pendukung, kenapa tidak kita tempatkan kader potensial? Daerah mana saja? Saya tidak hafal karena banyak,” kata Inas saat dihubungi, kemarin.

Ia memastikan pihaknya telah membuat dua tingkatan potensi bakal calon kepala daerah dalam meraih suara. “Yang sekiranya sangat berpotensi, kita tempatkan di grade A,” imbuhnya.

Inas mengklaim persoalan pecahnya Hanura sudah selesai. Kini dualisme yang terjadi bukan hal yang besar seperti tahun lalu.

Namun, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai konflik internal membuat Hanura terancam kehilangan suara di Pilkada 2020. Selain itu, citra partai akan semakin buruk karena masyarakat akan berpikir ulang bila ingin mencalonkan diri melalui Hanura.

“Hanura makin tidak berpotensi dan kehilangan posisi. Siapa pun jadi malas jadikan Hanura sebagai kendaraan politiknya karena dualisme itu,” ungkapnya.

Sebelumnya, mantan Menko Polhukam Wiranto mundur dari jabatan ketua dewan pembina partai setelah ia ditunjuk Presiden Joko Widodo masuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Meski begitu, Wiranto yang satu barisan dengan Daryatmo tetap bertahan di Hanura.

Inas mengatakan banyak di antara peting­gi partai di kubu Ketua Umum Daryatmo yang sudah pindah partai. Ia mencontohkan Syarifuddin Sudding kini menjadi kader PAN. Ada pula yang berpindah ke PPP dan PDI Perjuangan.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Hanura kubu Wiranto, Chaerudin Ismail, dalam konferensi pers, Rabu (18/12), menyatakan tidak mengakui kepemimpinan OSO hasil munas di Jakarta yang berlangsung sehari sebelumnya. Dia menilai pemilihan OSO sebagai ketum tidak sah. (Iam/P-2)