Musyawarah Nasional Hanura tanpa Wiranto

KETUA Panitia Pelaksana Munas III Hanura Benny Rhamdani mengatakan saat ini hanya nama Oesman Sapta Odang yang muncul sebagai kandidat Ketua Umum Partai Hanura periode 2019-2024.

“Kalau melihat perkembangan politik di Rapimda, aspirasi dan keputusan terkait dukungan terhadap calon ketua umum DPP Partai Hanura yang muncul, satu nama, yaitu Bapak Oesman Sapta Odang,” kata Benny di Jakarta, ke­­marin.

Benny tidak memastikan Oesman Sapta Odang akan terpilih aklamasi pada Munas III Partai Hanura, meski hanya nama ketum petahana tersebut yang muncul dari aspirasi pemilik suara di daerah.

“Kita lihat perkembangan, tapi yang jelas sya­rat untuk seseorang dinyatakan se­­bagai bakal calon ke­­t­ua umum di Munas Partai Hanura itu harus mendapatkan dukungan minimal 30% dari pemilik suara,” katanya.

Hanura akan menggelar Munas III di Hotel Sultan pada 17-19 Desember, dan akan dihadiri seluruh pemilik suara di daerah, yaitu 514 tingkat DPC dan 34 pemilik suara tingkat DPD provinsi. Parpol pimpinan OSO tersebut mempercepat penyelenggaraan musyawarah nasional yang semula akan diselenggarakan Februari 2020.

“Melalui forum rapat pimpinan daerah yang dilaksanakan 1-12 Oktober di 34 provinsi, 514 dewan kepengurusan DPC, salah satunya dari berbagai aspirasi yang disam­paikan meminta pelaksanaan munas dipercepat,” katanya.

Munas kali ini akan berbeda dengan penyelenggaraan yang sebelumnya karena digelar secara internal tanpa mengundang presiden, jajaran menteri, atau pimpinan parpol lainnya. Partai Hanura berencana mengundang pihak di luar internal parpol, seperti presiden, menteri, dan ketua umum parpol pada gelaran ulang tahun partai yang akan digelar pada Januari 2020.

Yang menarik, Munas III parpol tersebut akan digelar tanpa ke­­hadiran Dewan Pembina Hanura, Wiranto. “Pertama, kami akan meng­­gelar munas secara internal, internal itu pemilik suara peserta munas DPD, DPC, dan dari jajaran DPP,” katanya.

Menurutnya, Wiranto tidak ada dalam struktur DPP sebagaimana Surat Keputusan DPP Hanura yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM. “Dalam surat itu disebut­kan tidak ada dewan pembina. Ini juga penting untuk dijelaskan, ka­re­na Pak Wiranto selalu menyampaikan ke publik sebagai dewan pembina,” katanya.

Terpisah, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden 2019-2024 Wiranto menegaskan dirinya tidak harus mengundurkan diri dari posisi Ke­tua Dewan Pembina Partai Hanura, meski telah menjabat sebagai Wantimpres. (Ant/P-4)