Berubah Sikap, PKB Ingin Gubernur Dipilih DPRD

MUSYAWARAH Kerja Nasional (Mukernas) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2016 merekomendasikan, salah satunya, perubahan konsep pemilihan gubernur melalui DPRD demi menghindari kerancuan tata pemerintahan.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat ke daerah. Namun, pemilihannya selama ini dilakukan secara langsung oleh rakyat.

"Ibaratnya gubernur itu tidak punya rakyat. Yang punya (rakyat) ialah bupati atau wali kota. Kalau dipilih rakyat akan rancu, mana yang dipilih rakyat, mana yang koordinasi (dengan) pusat," jelas pria yang akrab dipanggil Cak Imin itu di Mukernas PKB, Jakarta, kemarin.

Mantan menakertrans yang pernah menjadi saksi di kasus suap proyek dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah dari APBN-P 2011 di KPK itu optimistis dengan usulan itu.

"Pengalaman menunjukkan siap dan bagus. Tahun-tahun sebelum pemilihan langsung kan (kepala daerah) dipilih DPRD. Tinggal koordinasinya bagaimana setelah dipilih DPRD, kemudian bagaimana melibatkan presiden supaya koordinasinya juga matang dengan gubernur," tutur Muhaimin.

Sekjen PKB Abdul Kadir Karding mengatakan rekomendasi itu bukan bentuk kemunduran demokrasi. Ia menilai hal itu malah sudah seusai dengan Demokrasi Pancasila.

"Ini bukan soal mundur. Saya enggak peduli, disuruh mundur atau disuruh maju, tapi Demokrasi Pancasila sebagai inti itu harus menjadi bagian hidup sebagai warga negara dan pemimpin. Disebut mundur itu kan label. Fakta, hakikatnya yang penting," cetus dia.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan PKB tak konsisten karena sempat mempertahankan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung saat voting rapat paripurna DPR tahun 2014 lalu.

"PKB yang bergerak konsisten bersama PDIP dan Hanura. Karena itu, aneh jika PKB sekarang menghendaki pilkada gubernur oleh DPRD. Saya kira perjuangan harus melangkah maju," ujar Titi. PKB juga mewacanakan pembubaran DPD karena dinilai kurang efektif. Namun, Wapres Jusuf Kalla lebih condong pada perbaikan fungsi dan peran DPD.