Soal DPD, Akan Dibicarakan Di MPR

SALAH satu hasil dan rekomendasi Mukernas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah mengenai status lembaga tinggi DPD RI. PKB tidak menginginkan fungsi atau peran DPD yang setengah-setengah.

Namun, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla punya pendapat lain soal ini. JK tidak mengartikannya sebagai pembubaran, melainkan lebih kepada perbaikan lembaga negara itu.

"Bukan pembubaran. Tidak ada pembubaran, mungkin perbaikan," ujar JK di Jakarta, Sabtu (6/2).

Ia menolak untuk berkomentar terlalu banyak mengenai DPD ke depannya, termasuk apakah perlu penguatan terhadap lembaga tersebut. JK menyerahkan sepenuhnya kepada DPD sendiri. "Urusan DPD lah itu," pungkasnya.

Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengatakan akan menampung terlebih dahulu usulan yang masuk perihal wacana tersebut. Zulkifli mengatakan semuanya akan digodok di Badan Pengkajian MPR.

"Semua kita tampung di MPR, dalam Badan Pengkajian. Sekarang sudah digodok nanti seperti apa," ujar Zulkifli.

Menurutnya, untuk melakukan pembubaran ada syarat yang harus dipenuhi yakni diusulkan oleh 1/3 anggota MPR dan sidang dihadiri 2/3 anggota. Apabila disetujui oleh separuh anggota MPR maka baru bisa dilakukan. "Jadi sekarang ini kita tampung dulu usulan-usulan semua pihak," tandasnya.

Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshidiqie memandang posisi DPD saat ini memang tidak memiliki hak dan kewenangan yang membuatnya produktif. Jimly mengatakan pemerintah hanya dapat melakukan dua hal, yaitu membubaran DPD atau memperkuat keberadaan DPD melalui UU.

"Diskusinya harus ada perubahan kelima UUD, salah satunya ketentuan DPD mau diapain, bubarkan atau diperkuat? Diskusinya saya kira begitu. Kita lihat ini sebaga isu positif saja yang dilontarkan oleh Pak Muhaimin. Bukan soal produktivitasnya, tapi kewenangan DPD memang tidak membuat keputusan apa-apa yang mengikat kegiatan bernegara. Orang berhak tanya, untuk apa lembaga ini" ucapnya. (OL-2)