Muktamar PPP Ditargetkan Terlaksana April

JAJARAN pimpinan Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Bandung bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Mereka menyampaikan upaya islah di internal PPP.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Emron Pangkapi didampingi oleh tiga Wakil Ketua Umum PPP Muktamar Bandung, yakni Suharso Monoarfa, Hasrul Azwar, dan Lukman Hakim Saifuddin, juga Sekjen PPP Muhammad Romahurmuziy, bertemu Jokowi.

Emron mengatakan Jokowi menyambut baik upaya islah yang dilakukan dan menurutnya Jokowi juga akan hadir pada acara muktamar yang direncanakan April.

"Kami melaporkan keputusan Mahkamah Partai PPP untuk menyelenggarakan forum silaturahmi nasional dalam rangka menuju islah yang seutuhnya. Kita lakukan Silatnas di Asrama Haji, Pondok Gede, mulai hari ini sampai Minggu," ujar Emron.

Pihaknya mengaku telah berkomunikasi dengan seluruh eksponen partai termasuk kepada Djan Farid.

Namun, sampai hari ini, Djan dan Humprey tidak hadir.

"Memang yang menyelenggarakan Silatnas itu ialah DPP PPP Muktamar Bandung, di bawah kepemimpinan Suryadharma Ali dan Romy sebagai sekjennya. Dalam kepengurusan memang tidak ada nama Djan dan Humprey," katanya.

Emron menjelaskan muktamar adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai untuk mengambil keputusan termasuk sikap PPP untuk terus mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Kita sedang siapkan menuju muktamar. Rencana ini kita harap paling lambat akhir April bisa dilakukan. Proses islah ternyata panjang. Kita berikhtiar, usaha terus. Saya dan Romi terus lakukan komunikasi dengan kubu Pak Djan," pungkasnya.

Namun, kubu Djan Faridz menegaskan menolak upaya islah tersebut.

Sekjen PPP hasil Muktamar Jakarta, Dimyati Natakusumah, bahkan menyebut Silatnas tersebut ilegal.

"Ini manuver yang dilakukan Romi. Saya mengimbau kepada kader PPP bahwa kegiatan silatnas tersebut bukan atas nama PPP," katanya.

Menurutnya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan bahwa kepengurusan PPP yang sah hasil muktamar Jakarta yang diketuai Djan Faridz dengan Sekjen Dimyati Natakusuma.

Muktamar Jakarta 2014 dihasilkan dari Muktamar Bandung. Tidak ada istilah Muktamar Bandung dihidupkan kembali.