Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menampik penyelenggaran pemilihan umum (pemilu) serentak memakan biaya sangat mahal. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, justru dengan adanya pemilu serentak bisa mengefisiensikan anggaran pemerintah.
"Kalau anda menghitung benar, sebetulnya (pemilu) keserentakan itu mampu mendapatkan efektivitas dan efisiensinya. Bayangkan misalnya, kalau bikin sendiri-sendiri pileg dan pilpresnya. Harus bikin TPS-nya dua kali. Saya memberi honor KPPS, honor PPS, honor PPK dua kali," jelas Arief di Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat (29/11).
Arief menjelaskan, dalam menyelenggarakan pemilu memang ada konsekuensi dalam hal pembiayaan. Ia mengungkapkan, dalam penganggaran pemilu, sebanyak 60% terserap untuk pembayara honorium petugas pemilu ad hoc.
Baca juga : KPU : Pilpres Langsung Dongkrak Indeks Demokrasi Indonesia
"Kalau sekarang pilres dan pileg jadi satu, itu kan kita tinggal bayar sekali. Bayar (anggota) KPPS sekali, PPS sekali. bayangkan kalau dua kali. Tapi, ini terlepas dari perdebatan antara langsung dan enggak langsung. Saya ingin katakan pemilu 2019 kemarin efektif," kata Arief.
Arief menuturkan seharusnya, baik pemerintah dan DPR mencetuskan solusi dalam penyelenggaraan pemilu yang semakin demokratis dan progresif. KPU, katanya siap melaksanakan pemilu secara langsung.
"Jadi, memang ada sisi plus minusnya. Biayanya jadi lebih mahal memang, karena itu konsekuensinya. Karena ada proses yang panjang. Praktek penyelenggaraanya pemilu kita itu baik. Sehingga menjadi tempat belajar bagi banyak negara lain," imbuhnya. (OL-7)
Pengecekan berbagai jenis peralatan keamanan dan alat material khusus serta kendaraan dinas diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya konflik saat tahapan pemilu serentak berlangsung.
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Papua meminta bantuan 10 satuan setingkat kompi (SSK) untuk mengamankan Pemilu 2024 di empat provinsi.
Tantangan besar yang dihadapi Polri di 2023 cukup nyata, yakni menghadapi tahun politik dan Pemilu 2024.
Jumlah daerah pemilihan (dapil) serta jumlah kursi DPR untuk Pemilu legislatif 2024 telah disesuaikan berdasarkan pemekaran di wilayah Papua.
Sebelum resmi digelar pada Februari 2024, dalam beberapa bulan ke depan tahapan kampanye untuk Pemilu 2024 sudah akan dimulai oleh para partai politik peserta pemilu.
KURANG dari satu tahun lagi, negara kita akan memasuki puncak dari tahun politik nasional, yang titik momentumnya akan dilakukan dengan perhelatan pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved