Masinton Diindikasikan Melanggar Etika

MAHKAMAH Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI akan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri soal dugaan penganiayaan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu kepada stafnya, Dita Aditia Ismawati.

Jika terbukti ada pelanggaran hukum, dipastikan ada pelanggaran etika.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad (Fraksi Ge-rindra) di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

"Kalau sudah masuk ranah hukum, kami pantau. Kalau di hukum ada pelanggaran, pasti ada pelanggaran etikanya," tukasnya.

Lebih lanjut Sufmi mengatakan, hingga saat ini MKD belum membahas laporan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK yang mewakili korban Dita (2/2).

Karena itu, hingga saat ini MKD belum bisa menentukan kapan akan memanggil Masinton dan Dita untuk dimintai keterangan.

"Masih dibahas dulu, mungkin pekan depan."

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua MKD Junimart Girsang (Fraksi PDIP) berharap proses hukum kasus Masinton di Bareskrim berlangsung secepat mungkin. Dengan demikian, MKD akan bergerak cepat pula memutuskan kasus Masinton yang juga rekan sefraksinya itu.

Menurut rencana, Bareskrim akan memeriksa Dita sebagai korban pelapor pada hari ini. Setelah itu, baru ditentukan kapan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap terlapor, Masinton.

Junimart menambahkan MKD tidak akan berkompromi dengan pelaku kejahatan kalau benar-benar terbukti. Namun, tambahnya, ada asas praduga tidak bersalah yang harus dijunjung.

Menurut dia, setelah verifikasi, baru dilakukan rapim lalu dibawa ke rapat pleno MKD.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyerahkan kasus dugaan pemukulan oleh Masinton itu kepada MKD.

"Kasusnya sudah ditangani penegak hukum. MKD juga menangani. Biar dua-duanya yang menangani, bisa jalankan tugasnya dengan baik," ujar Agus.

Mengenai dugaan pemukulan itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Yohana Yambise mengaku kesal. "Yah, saya sebenarnya sangat kesal sekali dengan kasus ini," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Untuk mengantisipasi hal serupa, Kementerian PP-PA tengah membangun sistem kesetaraan gender untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan di tengah dominasi kaum laki-laki.

"Kita harus ending violence against women ini," tegasnya.

"Saya rasa pejabat, siapa pun, apalagi yang dipilih masyarakat, harus menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat. Kalau ini sudah terjadi, bagaimana masyarakat menilai mereka ," ujar Yohana.