KPK Bidik Tersangka Lain Kasus Damayanti

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mengusut tuntas dugaan korupsi berjemaah di Komisi V DPR, melalui kasus suap S$700.000 kepada mantan anggota Komisi V dari F-PDIP, Damayanti Wisnu Putranti.

Pasalnya, diduga lebih 24 anggota DPR dari seluruh fraksi, selain Fraksi NasDem, terlibat dalam kasus itu.

KPK pun akan kembali meminta keterangan dari anggota Komisi V dari F-PD, Budi Supriyanto.

"Kasus Damayanti akan dikembangkan. Semua saksi dan tersangka akan dimintai keterangan kembali termasuk BS (Budi Supriyanto) juga akan kembali diperiksa," terang Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, KPK telah minta keterangan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hediyanto W Husain, selaku penangung jawab pembangunan jalan.

Dirjen Bina Marga membawahi program infrastruktur.

"Bina Marga kan jadi salah satu turunan dari Kementerian PU-Pera yang mengerjakan proyek jalan," paparnya.

KPK, sambung Yuyuk, akan mengumumkan terangka baru ketika sudah ditemukan alat bukti cukup dalam proses pengembangan kasus tersebut.

"Kami masih memeriksa saksi dan tersangka. Kalau ada dua alat bukti, cukup untuk menentukan tersangka baru, akan diinformasikan," katanya.

Sementara itu, Damayanti, seusai menjalani pemeriksaan lanjutan di KPK, kemarin, mengutarakan bahwa dirinya mengenal Dirjen Bina Marga, Hediyanto W Husain.

Namun, mantan politikus PDIP itu enggan membuka informasi lebih dalam soal keterlibatan Hediyanto.

"Iya (pernah bertemu Dirjen Bina Marga, Hediyanto)."

Hediyanto pun, seusai diperiksa KPK selama hampir 10 jam sampai pukul 18.00 WIB, membenarkan bahwa selama pemeriksaan dicecar sejumlah pertanyaan seputar proyek pembangunan jalan.

Namun, ia enggan merinci pertanyaan penyidik.

"Pemeriksaan, ya lancar. (Pertanyaan soal) jalan, jalan, dan jalan," ungkapnya sambl bergegas menuju mobil bernomor polisi B 1069 SZM.

Pada kasus itu, didiuga banyak yang terlibat karena Damayanti bertugas mencari klien atau perusahaan calon peserta lelang sekiar 20 cluster jalan di Ambon Maluku untuk dibawa ke Komisi V.

Di belakang Damayanti banyak anggota DPR yang bertugas mengamankan di Badan Anggaran serta Kementerian PU-Pera.

"Iya, selain Damayanti, ada sekitar 24 anggota DPR yang terlibat, kecuali Fraksi NasDem, dalam proyek sekitar Rp1,2 triliun ini," ungkap kuasa hukum Abdul Khoir, tersangka pemberi suap S$700.000 kepada Damayanti, Haeruddin Massaro.