Wantim Golkar Minta Munaslub Dipercepat

DEWAN Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar mendesak musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dipercepat pelaksanaannya pada Maret atau April mendatang. Dengan demikian, Golkar punya cukup waktu melakukan konsolidasi dalam rangka persiapan menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017 yang tahapan awalnya dimulai pada Juni tahun ini.

"Kami sarankan Munaslub dilakukan selambat-lambatnya pada Maret atau April, dilanjutkan dengan musyawarah daerah, supaya siap menghadapi pilkada," ujar Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung di Jakarta, Rabu (3/2).

Selain menyarankan waktu pelaksanaan munaslub, Wantim juga mendesak Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar adil dalam membentuk kepanitiaan munaslub. Tujuannya mengakomodir semua pihak yang pernah bertikai baik dari kubu Aburizal Bakrie ataupun Agung Laksono.

"Pembentukan kepanitiaan Munaslub melalui rapat pleno DPP secara demokratis dan memehatikan aspirasi yang berkembang," tambah Akbar.

Karena perpecahan dualisme kepengurusan sempat merambat hingga ke pengurus daerah, Wantim menghimbau agar DPP Golkar merehabilitasi dan mengaktifkan kembali para pengurus daerah yang pernah dipecat supaya mereka dapat ikut dalam kepesertaan Munaslub. Mengacu pada keputusan Menteri Hukum dan HAM bahwa kepengurusan Golkar yang berhak menyelenggarakan Munaslub adalah kepengurusan hasil Munas Riau 2012.

"Terhadap kader yang mengalami pemecatan, harus direhabilitasi baik di pusat maupun daerah," tegas Akbar.

Rabu (3/1) pagi, Ical, panggilan Aburizal serta Agung Laksono menyambangi kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla yang merupakan tokoh senior Golkar. Kedatangan mereka dalam rangka silaturahmi sekaligus membahas persiapan Munaslub. Menanggapi hal itu, Akbar mengatakan Wantim menyambut baik upaya rekonsiliasi yang dilakukan para elit partai.

"Kami memberikan pertimbangan diminta atau tidak diminta dan mendukung DPP sejauh itu baik," ucap Akbar.

Di sisi lain, Ketua DPP Golkar hasil Munas Riau Agun Gunanjar meminta dengan tegas pembentukan kepanitiaan dan kepesertaan penyelenggaraan Munaslub berkeadilan dan demokratis dengan mengakomodir kedua kubu yang pernah bertikai.

"Maka sudah sepatutnya penyelenggara dan pelaksananya diambil oleh pengurus DPP yang membidangi OKK, adapun pengurus dar bidang lain dilibatkan sesuai dalam kepanitiaan sesuai bidang masing-masing," kata Agun.

Menurutnya, jangan sampai Golkar mengulang kesalahan lalu, ketika rapat pleno Munas pada 24-25 Nopember 2014. Secara sepihak dari Aburizal Bakirie diputuskan waktu, tempat dan panitia Munas. Keputusan sepihak tersebut berujung pada perpecahan kepengurusan di Golkar dan Agung Laksono menggelar Munas Ancol. (OL-2)