Ahmadiyah Tolak Pengusiran

Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Coumas (Gus Tutut) meminta agar ormas basis PKB yang dia pimpin itu melindungi Jemaat Ahmadiyah di Bangka yang terancam diusir.

JEMAAT Ahmadiyah Indonesia (JAI) diminta mengosongkan permukim an mereka di Kelurahan Srimenanti, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, oleh lurah dan camat setempat hingga Jumat (5/2). Namun, juru bicara JAI Pusat Yendra Budiana meminta mereka tetap bertahan, walaupun terjadi pengusiran. "Kita tidak akan melawan, tapi kita akan menyelamatkan diri untuk antisipasi yang terjadi," jelasnya. Kendati hal itu sulit dilakukan, dia masih berharap Bupati Tarmizi Saat mau mengubah putusannya dan mendengar permintaan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar tidak ada pengusiran.

"Kalau tidak didengar berarti Pemkab Bangka melawan pusat," cetusnya. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo juga sudah meminta Bupati Tarmizi Saat untuk mencabut surat yang isinya agar JAI keluar dari Kabupaten Bangka. Permintaan Soedarmo itu bahkan telah disampaikan melalui Gubernur Bangka Belitung Rustam Effendi. "Bahkan tim kita sudah dikirim ke lapangan," ujar Soedarmo. Untuk tindak lanjut soal ini, Gubernur akan mengadakan pertemuan dengan jajaran pemerintahan daerah di Provinsi Bangka Belitung, kepolisian, TNI, Kanwil Agama, termasuk Bupati Bangka dalam waktu dekat dengan keputusan mencabut surat pengusiran.

"Kita harapkan ada solusi lain (selain pengusiran)," ucapnya Menurut Soedarmo, Gubernur sebelumnya juga telah mengadakan pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) untuk menindaklanjuti kesepakatan sepihak Bupati Bangka terkait dengan pengusiran warga Ahmadiyah.

Siap melindungi

Sehubungan dengan hal itu, anggota DPR RI dari Fraksi PKB yang juga Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Yaqut Cholil Coumas (Gus Tutut) meminta agar ormas basis PKB yang dia pimpin itu melindungi Jemaat Ahmadiyah di Bangka yang terancam diusir.

"Sebagai Ketum GP Ansor, saya sudah instruksikan kepada pengurus di sana untuk membantu warga Ahmadiyah di Bangka. Kita boleh berbeda keyakinan, kepercayaan, tapi meluhurkan kemanusiaan tetap harus jadi pegangan. Membela mereka yang lemah, terusir dari tempat tinggalnya, merupakan salah satu upaya meluhurkan kemanusiaan itu," kata Gus Tutut. Menurutnya, pengusiran terhadap warga negara secara paksa akan memberikan efek negatif terhadap persoalan kebangsaan. Pengusiran warga Ahmadiyah di Bangka yang juga terjadi di tempat lain merupakan wujud penistaan atas kemanusiaan dan harus dimusnahkan.

"Pengusiran warga negara oleh apa atau siapa pun dari tanah tempat mereka tinggal, atas nama apa pun, wajib hukumnya untuk dilawan,'' imbuhnya. Kepala Pembelaan Hak Sipil Politik Kontras Putri Kanesia juga meminta Mendagri untuk menindak tegas Bupati Bangka dengan memberi sanksi. Putri menambahkan, tidak dijalankannya perintah Mendagri merupakan tindakan pembangkangan terhadap pemerintah pusat. "Ini bukti bahwa Bupati tidak toleran yang seharusnya melindungi warganya, bukannya mengusir hanya karena berbeda keyakinan. Bupati tidak boleh memakai kewenangannya secara individu kepada warga Ahmadiyah," jelasnya. (RF/Nov/P-2)