Forum Rektor Dukung GBHN

FORUM Rektor mendukung gagasan untuk menghidupkan kembali haluan pembangunan negara jangka panjang, seperti yang dikenal pada era Orde Baru dengan nama Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Dukungan itu dikemukakan Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia (FRI) 2016 Ravik Karsidi seusai penutupan pertemuan FRI 2016 di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sabtu (30/1).

Menurutnya dukungan terhadap haluan negara itu sudah serius dimunculkan FRI sejak 2012, dan ditulis dalam naskah akademik pada 2014.

"Kita sudah punya gagasan dan membuat kajian dalam bentuk naskah akademik serta telah diserahkan semua ke partai politik, MPR, DPR, dan DPD. Soal nama, silakan mau diberi nama apa, terserah," kata Ravik.

Forum Rektor menilai haluan negara jangka panjang diperlukan agar arah pengembangan bangsa di masa depan tidak terpotong ketika terjadi pergantian presiden.

Guna menindaklanjuti dukungan itu, pekan depan, FRI akan bertemu dengan pimpinan MPR untuk membahas seminar terkait haluan negara.

Ada tiga skenario yang bisa dilakukan untuk melancarkan pembentukan haluan negara, yaitu amendemen UUD 1945 terkait haluan negara, merevisi UU terkait, misalnya UU tentang Sistem Pembangunan Nasional dan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta menciptakan konvensi ketatanegaraan dengan menyusun haluan negara jangka panjang.

Ia menambahkan, menghidupkan kembali haluan negara tidak identik dengan menghidupkan kembali peran MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Untuk memperjelas hal itu, imbuhnya, FRI akan membentuk pojka GBHN yang akan disahkan oleh Ketua FRI 2016.

Ketua FRI yang juga Rektor UNY Rachmat Wahab menyatakan haluan negara penting karena arah pembangunan Indonesia belum kelihatan pascareformasi.

"Dengan adanya haluan negara, siapa pun presidennya, acuannya tetap sama," tukasnya.

MPR serius

Pada kesempatan terpisah, pimpinan MPR siap membentuk lembaga kajian amendemen UUD serta program haluan pembangunan semacam GBHN.

Hal itu bertujuan menghimpun pokok-pokok usulan perubahan UUD serta rancangan haluan negara.

"Saya kira isu aktual 2016 untuk MPR ialah soal eksistensi MPR. Kita sudah diskusikan untuk membentuk lembaga kajian ketatanegaraan yang di antaranya untuk mengkaji amendemen dan haluan negara semacam GBHN," terang Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta Odang, seusai memimpin rapat koordinasi badan-badan MPR, di Legian, Bali, Sabtu (30/1).

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mebambahkan, MPR peduli terhadap isu amendemen yang menjadi kewenangan MPR itu.

Pihaknya menilai 2016 merupakan kesempatan bagi MPR untuk menjawab desakan masyarakat untuk menghadirkan GBHN dan mengembalikan eksistensi MPR melalui amendemen.

Menurut dia, GBHN memiliki kekuatan hukum untuk menjadi sandaran pembangunan.

Siapa pun kepala negara, arah pembangunan jangka panjang dan jangka menengah akan terus berjalan seperti yang digariskan dalam GBHN.

Urgensi lain, tambah Hidayat, tanpa GBHN atau apa pun namanya, pembangunan pemerintah pusat dan daerah banyak yang tidak berbarengan bahkan bersebrangan.

"Lembaga kajiannya sudah kita persiapakan untuk bekerja dan diharapkan selesai dalam dua bulan mendatang," ujarnya.

(Cah/P-3)