Awasi Gerakan Calon Ketua Umum Golkar

TEKAD Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah praktik politik uang dalam Musyawaran Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mendapat respons positif dari kubu Munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono.

Menurut Ketua DPP Golkar kubu Agung, Dave Laksono, pengawasan terhadap pelaksanaan munaslub merupakan langkah tepat, terutama terhadap para calon ketua umum.

"Titik rawan politik uang dalam munas atau munaslub terjadi pada saat pemilihan ketua umum. KPK perlu memperhatikan secara khusus gerakan para calon ketum," kata Dave saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Berkenaan dengan itu pula, tambahnya, panitia munaslub pun dapat melakukan antisipasi dini.

Misalnya, peserta munaslub hanya diperbolehkan menginap di hotel yang disediakan panitia sehingga dapat dimonitor apabila ada pihak-pihak yang mencoba memengaruhi peserta saat pemilihan ketum.

"Memang perlu pengawasan yang ekstraketat. Harus tahu jumlah peserta, siapa saja mereka, dan sebelum pemilihan peserta tidak boleh ke mana-mana. Jangan sampai kumpul di suatu tempat kemudian ada pembagian amplop. Itu yang harus diantisipasi," ungkap Dave.

Sebelumnya, Ketua DPP Golkar kubu Aburizal Bakrie, Firman Soebagyo, mempersilakan KPK memantau dan mengawasi jalannya munaslub.

Namun, ia menyatakan dalam pesta demokrasi di internal partai, ada budaya penggantian uang transpor bagi peserta dari daerah.

Menurut dia, jika uang transpor bukan berasal dari uang negara, itu bukan kategori korupsi dan bukan kewenangan KPK.

"Namun, kalau KPK sudah menemukan ada tanda-tanda bahwa yang akan melakukan transaksi menggunakan uang negara yang didapat dengan cara apa pun, kami persilakan KPK untuk bertindak," katanya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Monitoring Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan pimpinan KPK telah memperingatkan adanya dugaan politik uang dalam Munaslub Golkar.

Peringatan itu dipatuhi atau tidak terserah partai politik.

"Responsnya cenderung kurang baik karena menganggap yang beredar dalam munas bukan uang negara."