KPK Awasi Munaslub Golkar

MUSYAWARAH Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang akan berlangsung April atau Mei 2016 akan diawasi KPK.

Hal itu dilakukan karena KPK menginginkan jalannya munas terbebas dari suap-menyuap.

Indikasi akan adanya suap itu sudah ada.

Jika hal itu terjadi, KPK menjanjikan akan meringkus seluruh politikus Golkar yang terlibat di dalamnya.

"Terkait permintaan KPK mengawasi munaslub Golkar, mencegah memang lebih bagus. Kita menangkap sinyal-sinyal itu ada, bahkan kita menangkap jumlahnya yang bakal beredar itu berapa (dari data intelijen). Data intelijen tidak bisa di-share," jelas Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, kemarin.

KPK berharap infromasi potensi suap dengan angka besar tidak terjadi agar munaslub berjalan demokratis.

"Soal munaslub, mari bersaing dengan sehat. Kalau enggak, kita tangkepin semua. Tolong angka-angka itu disetop karena angka-angka itu besar. KPK akan konsen atas itu (potensi suap besar munaslub)."

Rekonsiliasi ke daerah
Dalam munas nanti, Wakil Ketua Umum Golkar Munas Ancol, Agung Laksono, meminta rekonsiliasi harus sampai ke daerah.

Komposisi kepengurusan baik di pusat maupun daerah harus kembali sesuai dengan hasil Munas Riau.

Menurut Agung, format rekonsiliasi kepengurusan di daerah masih akan dibicarakan lebih lanjut dengan pihak Aburizal Bakrie.

Ada dua opsi yang dapat dilakukan untuk merekonsiliasi kepengurusan daerah, yakni melalui musyawarah daerah (musda) sesuai dengan keputusan Munas Riau 2012 atau dilakukan penambahan revisi kepengurusan yang merepresentasikan kedua belah kubu.

"Secara rincinya nanti DPP Golkar yang merumuskan. Ada tim dari saya dan Pak Ical (Aburizal) yang akan membahas bersama-sama untuk menindaklanjuti keputusan Menkum dan HAM," katanya.

Rekonsiliasi di daerah dinilai penting karena DPD sebagai pemegang hak suara yang sah secara legal administratif dapat mengikuti munas.

Anggota Poros Muda partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menambahkan agar munaslub bisa berjalan dengan lancar, ia meminta senior Partai Golkar di Tim Transisi bisa terus mengawal hingga munaslub meski saat ini sudah ada kepengurusan DPP hasil Munas Riau.

Hal itu dilakukan agar proses munaslub bisa berjalan lancar dan tidak ada kecurangan sehingga hasilnya bisa diterima seluruh kader Golkar.

"Mekanisme organisaai harus benar. Setiap keputusan harus melalui rapat pleno atau rapat resmi," jelasnya.

Selain itu, karena saat ini Golkar sudah kembali ke SK DPP hasil Munas Riau, anggota partai Golkar yang sempat mengalami pemecatan keanggotaan harus dipulihkan kembali.

Ketua Tim Transisi Jusuf Kalla pun mendukung hal itu.

"Salah satu poin dalam persetujuan antara Ical, Agung, dan saya ialah merehabilitasi yang dipecat kedua belah pihak," kata JK.

Menurut JK, pelaksanaan rehabilitasi dari kader-kader yang pernah dipecat dilakukan sebelum munas dilakukan.

Kalla juga mengapresiasi langkah Menkum dan HAM, Yasonna Laoly, untuk mengesahkan kembali kepengurusan Partai Golkar Munas Riau.

Itu dinilai sudah sesuai dengan putusan MA. (Ind/Uta/Ant/P-2)