Presiden Minta TNI dan Polri Berantas Pungli

PRESIDEN Joko Widodo meminta TNI dan Polri mendukung program pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi di tengah persaingan global.

Karena itu, peningkatan produktivitas, etos kerja, dan daya saing menjadi syarat utama.

"Era kompetisi sudah kita masuki. Kuncinya produktivitas. Kuncinya ada di etos kerja. Kuncinya ada di daya saing. Harus mulai tinggalkan pola dan tradisi lama yang menyebabkan kita tidak cepat," kata Presiden dalam pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, kemarin.

Presiden juga meminta TNI dan Polri harus dapat mendukung peningkatan daya saing dalam investasi, terutama dalam menyelesaikan masalah pengadaan lahan dan ketenagakerjaan.

Selain itu, peran TNI/Polri dalam mengamankan penerimaan negara dengan mencegah upaya penyelundupan juga sangat dibutuhkan.

"Kita harus pangkas ekonomi biaya tinggi. Untuk itu, saya perintahkan perangi dan berantas segala bentuk pungli. Baik pungli di pelabuhan, di bandara, di pabrik, di jalan-jalan. Lakukan tindakan tegas terhadap para mafia atau kartel. Apakah itu kartel pangan, kartel energi, mafia illegal fishing, mafia illegal mining, dan illegal logging yang semuanya justru menyengsarakan rakyat dan memperlemah daya saing ekonomi kita," ujar Presiden.

Presiden juga meminta kedua institusi keamanan tersebut untuk cepat menyesuaikan perubahan yang terjadi di dunia.

Rapim itu dihadiri pula Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung; Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

Peserta rapim berjumlah 173 perwira tinggi TNI dan Polri.

Terkait itu, Badrodin menyatakan TNI dan Polri akan menjadikan kebijakan pemerintah yang fokus pada peningkatan ekonomi nasional sebagai acuan kerja.

TNI sebagai penjaga kedaulatan negara dan Polri sebagai garda terdepan keamanan dan ketertiban nasional.

"Kami memastikan akan mendukung kebijakan pemerintah 2016 termasuk menjamin pembangunan infrastruktur untuk menunjang pembangunan nasional."