NEWSTICKER

Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft

Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause

UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah

Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi

Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

OTT akan Berkurang jika Jokowi tak Terbitkan Perppu KPK

Akmal Fauzi

08/10/2019 19:08

OTT akan Berkurang jika Jokowi tak Terbitkan Perppu KPK — Aktivis antikorupsi Emerson Yuntho(MI/Bary Fatahillah)

PEGIAT antikorupsi Emerson Yuntho menilai, operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terganggu jika UU KPK hasil revisi berlaku.

Untuk itu, ia meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.

“Kalau revisi (UU KPK) ini diundangkan dan berlaku, ke depan OTT saya pastikan berkurang. Hanya Mereka-mereka yang enggak punya backing yang berpotensi di OTT,” kata Emerson di acara diskusi di Tebet, Jakarta, Selasa (8/10).

Baca juga : PPP : Tidak ada Kegentingan Terbitkan Perppu KPK

Menurutnya, OTT yang selama ini dilakukan KPK berdasarkan kewenangan penyadapan. Kehadiran dewan pengawas yang tertera dalam revisi UU KPK menjadi halangan dalam OTT.

Apalagi, lanjutnya, jika terjadi benturan kepentingan dari dewan pengawas yang mengeluarkan izin untuk melakukan penyadapan.

Emerson menyebut ada ketakutan di DPR dan pemerintah terhadap lembaga KPK. Karena itu, masyarakat mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Perppu.

“Di naskah akademik (RUU KPK) enggak ada tuh penjelasan adanya dewan pengawas. Saya membaca proses pembuatannya terburu-buru. Makanya kami mendorong perppu,” tegasnya. (OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi

Berita Lainnya

DPR Bantah Perppu MD3 Sudah Disiapkan Pemerintah
01/8/2024 16:40
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Bola Perppu Perampasan Ada di Tangan Presiden Jokowi
03/7/2024 09:35
Anggota Komisi III DPR Johan Budi mengatakanpenerbitan Perppu Perampasan Aset ada di tangan Presiden Joko Widodo.
Presiden Dinilai Perlu Keluarkan Perppu Perampasan Aset
01/5/2024 20:51
DPR tak juga kunjung mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
RUU Perampasan Aset Mandek, Pengamat: DPR tidak Niat Berantas Korupsi
22/4/2024 13:22
Kelanjutan pembahasan RUU Perampasan aset di tangan DPR. Kalau sekarang tidak jelas, berarti tidak ada itikad baik dari DPR untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi.
Perppu Dinilai Lebih Tepat untuk Ubah Jadwal Pilkada
07/10/2023 18:27
Komisi II dan pemerintah sepakat bahwa perubahan jadwal itu dilakukan lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
DPR Tetap Menunggu Perppu Pilkada Bukan Revisi
06/10/2023 15:14
Aturan yang menganulir pelaksanaan pilkada November 2024 merupakan inisiatif pemerintah dalam bentuk Perppu

LOAD MORE

Opini

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji
02/8/2024 05:00
Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik
01/8/2024 08:03
Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan
01/8/2024 05:15

LOAD MORE

Kolom Pakar

Dinamika Baru Timur Tengah
29/7/2024 05:00
Memahami Perlinsos, Bansos, dan Jamsos
22/7/2024 05:00
Menyempitnya Ruang Fiskal APBN Periode Transisi Pemerintahan
15/7/2024 05:10

LOAD MORE

BenihBaik

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
26/11/2023 23:37

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved