Kurangi Reses, DPR Hemat Rp139 M

PEMANGKASAN waktu reses dan kunjungan ke luar negeri bagi anggota DPR RI tahun ini diperkirakan menghemat Rp139 miliar.

DPR bertekad memaksimalkan waktu bersidang untuk merampungkan agenda legislasi.

Ketua DPR Ade Komarudin merinci masa reses yang semula sebulan kini menjadi 17 hari.

Kemudian, tidak ada kunjungan luar negeri bagi anggota dewan, kecuali terkait dengan tugas Badan Kerja Sama Antarparlemen, Komisi VIII yang berhubungan dengan haji, dan Komisi I yang bermitra dengan Kemenlu.

Keputusan itu diambil berdasarkan rapat pimpinan dewan bersama ketua fraksi dan alat kelengkapan di DPR.

"Supaya target pembahasan 40 rancangan undang-undang yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016 dapat tercapai," ujar Ade di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Berdasarkan data Sekretaris Jenderal DPR, kegiatan reses dan kunjungan ke luar negeri mendapatkan anggaran Rp360 miliar.

Setelah pemangkasan, biaya yang dihemat diperkirakan mencapai Rp139 miliar.

Adapun 17 hari masa reses meliputi 9 hari kunjungan tiap anggota ke daerah pemilihannya, 5 untuk kunjungan kerja komisi, dan 3 hari untuk sosialisasi undang-undang.

"Ada penambahan waktu reses bagi anggota dewan yang juga merangkap sebagai anggota MPR. Fungsi tambahan hari bertujuan untuk sosialisasi empat pilar program MPR," tambah Ade.

Di kesempatan terpisah, DPD RI menyatakan telah membentuk tim terkait dengan amendemen kelima UUD 1945.

Tim itu menghasilkan usul 10 isu strategis.

Ke-10 isu terdiri dari memperkuat sistem presidensial, memperkuat lembaga perwakilan, memperkuat otonomi daerah, calon perseorangan presiden, pemilahan pemilu nasional dan pemilu lokal, forum privilegiatum, optimalisasi peran Mahkamah Konstitusi, penambahan pasal hak asasi manusia, penambahan bab komisi negara, serta penajaman bab pendidikan dan perekonomian.

Wakil Ketua DPD GKR Hemas menyarankan amendemen dilakukan pada tahun ini agar tidak mengganggu agenda politik menuju Pemilihan Umum 2019.

"Tahun berikutnya akan ada kesibukan untuk pemilu," ujarnya dalam seminar bertajuk Amendemen Konstitusi dan Implikasinya bagi Demokrasi di Indonesia, di Jakarta, kemarin.