Dukung Pemerintah Demi Pengakuan

GOLKAR sebagai partai besar harus menelan pil pahit.

Keengganan pemerintah mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali yang diketuai Aburizal Bakie membuat Golkar tidak punya pilihan.

Demi mendapat pengesahan dari pemerintah, Golkar yang semula menyatakan diri sebagai partai oposan yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), kini mereposisi dirinya dan menyatakan akan mendukung pemerintahan.

Pernyataan politik itu akan diumumkan pada penutupan Rapimnas.

Menurut pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti Golkar belum pernah dalam sejarah politinya, Golkar menjadi partai oposisi dan berada di luar pemerintahan.

"Dulu memang kubu Ical menyatakan akan mendukung pemerintah dengan syarat mendapat SK dari Menteri Hukum dan HAM. Berada menjadi bagian dari oposisi membuat Golkar sulit, tidak ada gregetnya," kata Ikar ketika dihubungi, kemarin.

Lebih lanjut, menurut Ikrar bergabungnya Golkar di barisan partai pendukung pemerintah tidak memberi pengaruh signifikan dengan peta politik di parlemen.

Pasalnya selama ini justru PDI Perjuangan yang merupakan partai pendukung kerap kali mengambil sikap berbeda dengan pemerintah.

"Bukan mustahil kegaduhan di internal koalisi, PDI Perjuangan mungkin gak happy karena dominasi dia di koalisi partai pendukung pemerintah akan berkurang," tutur Ikrar.

Menurutnya patut dicermati juga, hasil dari rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Golkar.

Apabila Dewan Pimpinan Daerah (DPD) menyetujui penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) memungkinkan roda kepemimpinan di Golkar berubah.

Deklarasi

Menurut Sekeretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, langkah Partai Golkar hasil Munas Bali untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK akan direalisasikan secara formal dalam keputusan Rapimnas, dan dideklarasikan hari ini.

"Kita telah menjadwalkan sebelum penutupan nanti ada deklarasi oleh ketua umum dukungan bersama mendukung pemerintah Jokowi," kata Idrus seperti dilaporkan metrotvnews.com, kemarin.

Bahkan, Idrus mengklaim, langkah untuk mendukung pemerintah juga sudah diamini oleh seluruh petinggi Koalisi Merah Putih. Termasuk ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Idrus menyebut, dekalarasi mendukung pemerintah bukan berarti partai besutan Aburizal Bakrie itu meminta jatah kursi menteri. Namun untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Kekuatan politik harus bersatu. Merapatnya golkar tanpa syarat," tukasnya.

Bahkan, Ical menyatakan bahwa kedatangan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan dan Menkum dan HAM Yasonna Laoly sebagai bentuk niat baik pemerintah untuk menyelesaikan dualisme kepengurusan DPP Golkar.

"Datangnya Yasonna mengatakan bahwa Rapimnas ini sah," ujar Ical.

Ia mengakui ide itu bukanlah bentuk inkonsistensi sikap politiknya.

"Kita harus melakukan repositioning untuk mengabdi kepada kejayaan partai dan kemajuan RI," tegasnya.

(Kim/P-4)