Habibie Dukung GBHN Dihidupkan

PRESIDEN ketiga BJ Habibie mendukung dihidupkannya haluan jangka panjang seperti Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan begitu, parlemen dengan eksekutif dapat bersinergi untuk menghasilkan dasar-dasar hukum agar janji kepada rakyat terlaksana dengan kualitas tinggi dan biaya yang rendah.

"Saya rasa itu baik sekali membuat garis besar haluan negara yang disusun DPD RI dan DPR RI yang di dalamnya ada nilai-nilai yang diperjuangkan dalam janjinya kepada rakyat," ujar Habibie, ketika ditemui di Universitas Gadjah Mada, kemarin.

Selanjutnya, siapa pun yang menjadi presiden beserta menteri-menterinya harus melaksanakannya. Dengan begitu, terjadi kesinambungan pembangunan.

"Kita harus memelihara dan mengembangkan lari estafet dari generasi ke generasi. GBHN sangat menguntungkan," ungkap Habibie.

Namun, pakar hukum tata negara Saldi Isra menyarankan agar tidak cepat-cepat memutuskan untuk mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) demi menghidupkan GBHN. Jika UUD 1945 diamendemen, akan sulit untuk mengendalikan amendemen tersebut tetap pada jalurnya.

"Begitu masuk (pembahasan amendemen) akan jadi daerah yang sulit dikendalikan. Meskipun usul perubahan diajukan secara spesifik, pembahasan di dalamnya tidak lagi bisa hanya terbatas soal itu," ujar Saldi dalam diskusi bertajuk Perlukah GBHN? di Jakarta, kemarin.

Saldi mengakui sebuah bangsa perlu haluan agar perencanaan pembangunannya terarah. Namun, pembangunan yang tidak terarah saat ini dapat disebabkan pelaksanaannya yang tidak sesuai perencanaan. "Kalau itu bisa dibenahi, pembangunan tidak terarah bisa dikurangi."

Dalam diskusi yang sama, akademisi Universitas Indonesia Valina Sinka menyatakan Garis-Garis Besar Haluan Negara diperlukan, tetapi pemunculannya berpotensi mengganggu tata negara.

"Itu (amendemen UUD 1945) akan menimbulkan komplikasi terhadap sistem distribusi kekuasaan dan terhadap sistem ketatanegaraan kita."

Pentingnya keberadaan GBHN ditegaskan Ketua Fraksi MPR dari PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Setiap lembaga dalam melaksanakan tugas dan memberikan laporan berpatokan pada haluan tersebut. Pembangunan pun menjadi tearah dalam jangka panjang.

Wacana menghidupkan GBHN muncul kembali di ajang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP pada pertengahan bulan ini dan menjadi salah satu rekomendasi rakernas. (AT/Nur/P-1)