Permintaan Kepala BIN Sutiyoso Gugur

WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Firman Soebagyo, mengatakan keinginan Kepala BIN Sutiyoso agar revisi UU Antiterorisme mengatur kewenangan penangkapan oleh intelijen tidak diakomodasi. Menurut dia, intelijen bekerja dalam senyap.

"Untuk BIN yang akan diberikan penambahan kekuatan penangkapan, ini belum bisa kita akomodasi. Intelijen kan fungsinya silent, yang penting peningkatan kerja sama lintas sektor," ujar Firman di Gedung DPR, kemarin.

Ia menambahkan, Panja Legislasi antara DPR, DPD, dan pemerintah, sudah menentukan garis besar yang akan direvisi dari UU Antiterorisme, salah satunya melakukan pencegahan terhadap aksi terorisme.

"Sektor pencegahan ini yang menjadi concern kami. Di UU Antiterorisme, banyak pasal yang kami anggap lemah. Yang sekarang akomodasi kemajuan teknologi. Terorisme tidak hanya digerakkan dari dalam, tapi juga luar negeri," tandasnya.

Sementara itu, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan memastikan UU Intelijen Negara tidak akan direvisi. "Saya sudah bilang tidak. BIN pada tugasnya intelijen, bukan menangkap atau lainnya," kata Luhut di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.

Pernyataan Luhut itu menggugurkan usulan Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso yang sebelumnya mengatakan agar UU Intelijen direvisi untuk memberi kewenangan anggota intelijen menangkap terduga pelaku teror.

Di sisi lain, anggota Komisi I DPR RI Supiadin AS mengatakan sebaiknya BIN dan Polri lebih berkoordinasi dalam menangani kasus-kasus terorisme. Itu lebih baik ketimbang memberikan kewenangan BIN untuk menangkap terduga teroris.

"Koordinasi BIN dan Polri harus diperbaiki terlebih dahulu," kata Supiadin kepada wartawan di Jakarta.

Ia menambahkan koordinasi BIN dan Polri belum optimal karena ada ego masing-masing di kepolisian dan intelijen.

"Saya melihat BIN mencari informasi, tetapi polisi juga menangkap teroris berdasarkan informasinya sendiri. BIN jadi seperti tidak dianggap," ujar Supiadin.

Politikus NasDem itu menambahkan deteksi dini aksi terorisme harus melibatkan peran pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan tokoh agama. (Nov/Ant/P-5)