Rotasi Fraksi Partai Golkar Dinilai Tidak Tepat

Rotasi di Fraksi Golkar yang dilakukan Setya Novanto dinilai dilakukan tidak dalam waktu yang tepat. Hal tersebut diungkapkan Anggota Fraksi Golkar Firman Soebagyo, Jumat (22/1)

"Ya, biasanya kalau ganti pimpinan fraksi memang ada penyesuaian. Tapi ya seharusnya tidak perlu terjadi dulu. Fokus urusan partai dulu," ujar Firman.

Firman sendiri di DPR menjabat sebagai wakil ketua Badan Legislasi. Di perombakan ini, dia tetap aman di jabatannya. "Ya ini kan tidak ada yang bisa melarang, tidak bisa dicegah," ucapnya.

Sementara itu, Tantowi Yahya, yang dicopot dari Wakil Ketua Komisi I, mempertanyakan surat keputusan yang hanya ditandatangani Novanto. Padahal, lazimnya surat dari fraksi ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Fraksi.

"Alangkah eloknya orang yang akan diganti diajak ngomong," begitu reaksi Tantowi.

Ia menyayangkan rotasi tersebut tanpa didahului komunikasi antarKetua Fraksi Golkar dengan anggota yang akan dirotasi. Wajar, kata Tantowi, anggota Fraksi Golkar gelisah, meski memang Fraksi dan DPP Partai Golkar berhak untuk mengantikan dan menempatkan anggota di komisi atau jabatan tertentu.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Ridwan Hisjam mengatakan Novanto seharusnya tidak asal main rotasi. Menurutnya, rotasi itu harus dilakukan sesuai dengan kinerja, prestasi, dan rekam jejak.

"Setya Novanto jangan asal ganti karena like and dislike, KKN, dan karena Kahar menyelamatkan dia di MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan)," kata Ridwan.

Salah satu yang disorot Ridwan adalah pengangkatan Kahar Muzakir sebagai Ketua Badan Anggaran di DPR, menggantikan Ahmadi Noor Supit. Menurut Ridwan, dengan mengacu pada kinerjanya selama ini, Kahar tidak layak menempati jabatan strategis tersebut.

Namun kata Ridwan, selama ini, Kahar tidak pernah taat terhadap keputusan Fraksi Partai Golkar mengenai anggaran-anggaran yang harus diperjuangkan di Banggar. Kahar juga jarang masuk di rapat-rapat Komisi X. Selain itu kata dia, Kahar tergolong sangat getol membela Novanto pada sidang etik MKD.

Hal lainnya yang disayangkan Ridwan Hisjam bahwa rotasi itu dilakukan tanpa ada komunikasi terlebih dahulu. Karenanya, Ridwan mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie untuk mempertimbangkan kembali penempatan Kahar sebagai Ketua Banggar ini.

"Novanto harusnya minimal bicara terlebih dulu dengan Ketua Poksi di setiap komisi masing-masing untuk menilai kinerja anggota yang akan dirotasi," pungkasnya. (Nov/OL-2)