TNI Mesti Transparan Gunakan Anggaran

Transparency International menyebutukan indeks anti korupsi militer Indonesia masih rendah yaitu dengan nilai D atau tinggi potensi korupsi. Nilai tersebut menunjukan anggaran untuk TNI berpotensi tinggi terjadi korupsi dalam penggunaannya khususnya dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista).

"Upaya Kementerian Pertahanan serta TNI mengendalikan risiko korupsi tampak mulai menunjukan hasil. Pada indeks antikorupsi militer Indonesia pada 2013, E atau sangat tinggi potensi korupsi, namun pada tahun 2015 naik ke D atau masih tinggi potensi korupsinya sejajar dengan Malaysia, Brunei, dan lainnya," terang Deputy Transparency International Indonesia, Dedi Haryadi, pada diskusi bertajuk Penguatan Kontrol Politik dan Publik dalam Mengendalikan Risiko Korupsi di Tubuh Militer 2015, di Jakarta, Kamis (21/1).

Pada kesempatan itu hadir Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, Direktur Imparsial, Al Araf, Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto, dan Mythology Lead-Government Index and policy Transparansi International United Kingdem, Tehmina Abbas.

Menurutnya, nilai yang diraih Kementerian Pertahanan serta TNI selaku pihak yang bertanggung jawab biang pertahanan dan keamanan itu tentu belum menjadi kabar baik. Sehingga transparansi dan profsionalitas alam pengguunaan anggaran harus ditingkatkan sebab ituakan berpengaruh bagi keamanan dan kekuatan militer Indonesia.

"Potensi korupsi ranah militer dan kemanan masih tinggi. Tentu itu harus segera dicegah selain penegakan hukum, juga peningkatan transparansi dan akuntabilitas angarannya," tegasnya. (Cah/OL-2)